PPP Nilai ‘Naik Pangkat’ Megawati Bukan Politik Praktis Jokowi

PPP menilai perubahan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan hal yang baik. PPP meyakini perubahan status UKP-PIP bukan bentuk politik praktis Presiden Joko Widodo.

“Peningkatan status UK-PIP menjadi BPIP harus dilihat dalam kacamata politik hukum pemerintahan Jokowi yang memiliki concern terhadap Pancasila dan penguatan ideologi bangsa. Ada konsistensi dan benang merah atas peningkatan UK-PIP menjadi BPIP ini,” kata Waketum PPP Arwani Thomafi kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).

Ia mengharapkan BPIP dapat menempatkan Pancasila menjadi norma kehidupan berbangsa dan bukan sekedar jargon yang miskin makna. Arwani ingin kinerja BPIP efektif, terutama di era digital untuk mencegah maraknya ujaran kebencian di era digital.

“Diharapkan dapat menempatkan Pancasila tidak sekadar jargon yang miskin makna. Lebih dari itu, Pancasila harus dijadikan norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

“Peningkatan status UK-PIP menjadi BPIP ini dapat dirasakan cepat oleh publik. Terlebih di situasi saat ini, ujaran kebencian, berita bohong dan tantangan di era digital, penguatan ideologi di ranah digital juga harus segera dilakukan. Ancaman proxy war harus dijawab oleh BPIP ini,” imbuhnya.

Selain berubah nama, BPIP yang kini setingkat kementerian membuat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah, ‘naik pangkat’. Arwani menilai hal itu bukanlah soal politik praktis atau balas budi Presiden Joko Widodo setelah didukung sebagai capres oleh PDIP untuk Pilpres 2019.

“Jadi, tidak ada urusan politik praktis. Apalagi politik balas budi. Ini persoalan politik kebangsaan,” sebut Arwani.

Sebelumnya, Jokowi resmi ‘menaikkan pangkat’ UKP-PIP menjadi setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Presiden Jokowi meneken Perpres No 7/2018 tentang badan tersebut pada 28 Februari 2018. Ini sekaligus menggantikan Perpres No 54/2017 tentang UKP-PIP.

Perpres No 7/2018 itu menjadikan Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri dan wakilnya setingkat wakil menteri. Sementara itu, Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *