KPU Kota Makasar “Dikalahkan” Paslon

  • Ketua DPP AMPI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

MAKASSAR – Meskipun Pilkada serentak masih akan dilaksanakan 27 Juni 2018 mendatang, namun KPU Kota Makasar sudah dikalahkan lebih dulu oleh pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Makasar nomor urut 1 Munafri Arifuddin – A Rachmarika Dewi (Appi – Cicu).

Kekalahan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi, yang diajukan KPU Kota Makassar atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar, Senin (23/4/2018).

Sengketa proses Pilkada ini berawal ketika KPU Makassar menetapkan 2 paslon wali kota dan wakil wali kota Makasar, masing – masing Moh. Romdhan Pomanto – Indira Mulyasari (Diami) maju melalui jalur independen dan paslon Munafri Arifuddin – A Rachmarika Dewi (Appi – Cicu) diusung mayoritas partai politik di Makassar.

Paslon Appi – Cicu kemudian menggugat KPU Makassar melalui PT TUN Makassar, mereka protes paslon Diami atau petahana memanfaatkan kewenangannya selama bersosialisasi. Paslon independen ini ditengarai membagi handphone (smartphone) kepada RT dan RW. Paslon Appi – Cicu juga melaporkan pengangkatan tenaga kerja kontrak, yang dinilai melawan hukum.

Dalam gugatan yang didaftarkan pada 14 Pebruari 2018, Appi – Cicu meminta KPU Makassar membatalkan paslon Diami karena dinilai melanggar UU nomor 10 tahun 2010, jo PKPU nomor 15 tahun 2017 Pasal 89 tentang larangan bagi petahana untuk menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan bagi calon.

Keputusan PT TUN Makassar mengabulkan gugatan pasangan Appi-Cicu, yang menyatakan pembatalan keputusan KPU Kota Makassar terkait penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (Diami).

Atas putusan tersebut KPU Makassar mengajukan kasasi ke MA pada Maret 2018 lalu, namun kasasinya ditolak. Sengketa Pilkada dengan nomor perkara 250K/TUN/Pilkada/2018 dibacakan Hakim Ketua Supandi, Hakim anggota Yoodi Martono dan Is Sudaryono.

Dengan penolakan tersebut,
PT TUN Makassar meminta tergugat (KPU Kota Makassar), menerbitkan keputusan pembaruan yang hanya menetapkan Appi-Cicu sebagai pasangan calon tunggal dan terakhir membebani biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp 319.000. Dengan adanya putusan MA ini, praktis pilkada wali kota dan wakil wali kota Makassar hanya diikuti satu paslon.

Dengan adanya keputusan ini, serta memperhatikan kondisi politik di daerah. Ketua DPP AMPI, Andi Yuslim Patawari meminta semua pihak untuk menghargai dan menghormati proses hukumdan menjaga suasana di Makassar tetap kondusif. “Saya minta semua pihak wajib menghormati proses hukum dan menjaga situasi agar tetap kondusif,” tutur Yuslim.@yos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *