Oknum Pejabat Sat Pol PP Blitar Rekrut Pegawai Ilegal

  • 13 Orang belum terima honor 4 bulan

BLITAR – Akibat rekrutmen pegawai ilegal oleh oknum pejabat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blitar, sebanyak 13 orang tenaga teknis Pemadam Kebakaran (Damkar) belum menerima honor selama 4 bulan.

Terbongkarnya aksi rekrutmen ilegal ini, berawal dari aksi protes belasan tenaga teknis Damkar yang direkrut sejak Januari 2018 lalu.

Seperti disampaikan Koordinator LSM Ratu Adil, Triyanto yang mendampingi belasan tenaga teknis Damkar, menuntut hak mereka dengan mendatangi Kantor Sat Pol PP Kabupaten Blitar. “Kami kesini menuntut kejelasan mengenai honor para tenaga teknis yang sudah 4 bulan, sama sekali belum menerima gaji/honor,” tutur Triyanto saat dialog di Kantor Pol PP, Kamis(19/4/2018).

Diungkapkan Triyanto jika para tenaga teknis tersebut sebelum bekerja, sudah membayar kepada oknum pejabat Sat Pol PP antara Rp 2-5 juta per orang. “Untuk bisa bekerja, tapi sekarang justru tidak jelas. Kita minta konspirasi rekrutmen pegawai ilegal ini diusut tuntas,” ungkapnya.

Salah satu tenaga teknis sebut saja BM, mengaku jika dirinya telah membayar Rp 2 juta untuk bisa bekerja sebagai pegawai kontrak tenaga teknis Damkar.

Adapun oknum pejabat Sat Pol PP tersebut adalah Kabid dan Kasi, mereka diduga melakukan rekrutmen pegawai ilegal ini.

Sementara itu Kasatpol PP Kabupaten Blitar, Suyanto ketika menerima kedatangan 13 orang pegawai tersebut mengaku kaget, ketika ada tenaga teknis Damkar selain dari 16 orang yang kini sedang diproses SK nya. “Karena setahu saya, hanya ada 16 orang tenaga Damkar yang diambil dari relawan PMI. Sesuai dengan kekuatan alokask anggaran kita,” jawab Suyanto.

Oleh karena itu, Suyanto mengaku akan berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai indikasi adanya oknum pejabat yang melakukan rekrutmen tidak prosedural ini. “Yang bersangkutan (Kasi Damkar Sat Pol PP) sudah saya cari, tapi ternyata sudah 4 hari tidak masuk kerja,” ungkapnya.

Sedangkan soal gaji 13 pegawai yang sudah 4 bulan belum menerima gaji, Suyanto berjanji akan mengupayakan agar bisa dibayar melalui PAK APBD 2018. “Termasuk SK, agar mereka bisa mendapatkan haknya. Tapi kalau soal membayar sejumlah uang untuk bisa bekerja, itu diluar tanggung kami,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Triyanto dan para pegawai sepakat akan melaporkan ke polisi. Mengenai rekrutmen pegawai ilegal, serta dugaan penipuan.@ais

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *