Ratusan Santri Awasi Pilkada Kota Kediri

KEDIRI – Ratusan santri dan santriwati di Kota Kediri akan dilibatkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Kediri, baik Pilwali maupun Pilgub pada Juni 2018 mendatang.

Kota Tahu julukan Kota Kediri merupakan kota yang identik dengan pondok pesantren tentunya mempunyai santri yang cukup banyak, kondisi ini dimanfaatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melibatkan mereka dalam pengawasan Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Bertempat di Hutan Kota Joyoboyo, Jalan Ahmad Yani Kota Kediri, Sabtu (31/3/2018) malam, sekitar 500 orang santri dan santriwati mengucap deklarasi dan ikrar janji menjadi pengawas Pilwali dan Pilgub Jatim 2018.

Anggota Bawaslu Kota Kediri, Mansur mengatakan mengikutsertakan santri dan santriwati pondok pesantren ini salah satu cara Bawaslu mengajak masyarakat menjadi agen penyampai informasi terkait aturan maupun pelanggaran. “Kami sengaja mengajak santri untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi Kota Kediri dan Jawa Timur. Selain mengawasi proses kampanye, nantinya para santri juga menjadi penyampai informasi terkait pilkada,” kata Mansur di lokasi.

Ditanya terkait alasan memilih santri sebagai bagian dari pengawas proses pilkada di Kota Kediri, Mansur menganggap santri bagian dari masyarakat yang sangat mudah diterima oleh berbagai macam kalangan. “Para santri ini bisa menyentuh berbagai macam kalangan, terutama masyarakat lapisan bawah. Sehingga sangat membantu kita dalam sosialisasi dan pengawasan,” ungkapnya.

Fungsi dan tugas mereka nantinya, melaporkan pada Bawaslu jika menemukan adanya pelanggaran kampanye ataupun menyampaikan informasi terkait peraturan kampanye pilwali dan pilgub. “Fungsi dan tugas para santri nantinya adalah mengawasi serta melaporkan kepada Bawaslu jika ada pelanggaran kampanye,” imbuh Mansur.

Pjs Walikota Kediri Jumadi mengungkapkan kegiatan dilakukan di Kota Kediri karena santri diikutkan secara partisipatori untuk mengawasi jalannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. “Jadi kita harapkan partisipasi ini dapat hidup kedepan karena mereka tidak diperintah tapi dengan sendirinya mereka melakukan pengawasan,”  ujarnya.

Dalam kesempatan ini Pjs Walikota yang juga menjabat sebagai kepala BPKA Jawa Timur kembali menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pilkada. Dalam sosialisasi ini  disampaikan kepada santri mengenai pentingnya ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu, terlebih pilkada tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada Juni mendatang.

Sementara Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi mengapresiasi Bawaslu dan santri yang memiliki niat baik dan berinisiatif ikut ambil bagian dalam pengawasan Pilkada. “Selain Bawaslu, polisi, TNI dan KPU, masyarakat juga memiliki kewajiban ikut serta menjadi pengawas dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan adanya pelanggaran, dalam hal ini santri,” jelas Anthon.rif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *