Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Naik 5,5% Lebih Tinggi Dari Nasional

Foto : Pjs Wali Kota Kediri Jumadi/kur

KEDIRI – Pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri naik mencapai 5,5%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.

Kondisi ini bisa tercapai berkat berbagai upaya yang  dilakukan Pemerintah Kota Kediri, untuk manikkan pertumbuhan ekonomi. Seperti pelatihan tenaga kerja, pameran produk UMKM Kota Kediri, fasilitasi pemasaran berbasis online dan mempermudah pengurusan ijin usaha yang bisa dilakukan di rumah.

Langkah tadi mendorong munculnya usaha baru, baik usaha mikro kecil (UMK) yang angkanya mencapai 38.806 usaha dan 1.126 Usaha Menengah Besar (UMB) bila dihitung kenaikannya mencapai 19,5 % menurut Sensus Ekonomi 2016.

Untuk terus menjaga kestabilan ekonomi, peran serta stakeholder baik pemerintah juga swasta dibutuhkan, begitu pula para sarjana ekonomi anggota ISEI Komisariat Kediri Mataraman.

Pjs Walikota Kediri, Jumadi menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi baik di Jawa Timur dan Kota Kediri tetap terjaga. Namun struktur ekonomi di Jawa Timur terus turun sekitar 12%, ini berarti konsumsi beras masyarakat Jawa Timur masih 92,76 kg per kapita per tahun. Sedangkan saat ini ada mutasi lahan sebesar 1100 sektor pertahun.

Hal inilah yang menjadi tantangan di sektor pertanian, untuk membuat inovasi dan riset mengganti dengan agroinput pertanian atau benih yang mempunyai kesempatan produktivitas yang tinggi. “Kota Kediri adalah kota jasa, sehingga sektor pangan ada dibelakang kita. Jadi kita hanya mengatur distribusinya saja, kita punya buffer di Bulog, punya cadangan di berbagai toko, sehingga kemarin inflasi untuk pangan di Januari terendah di Jawa Timur sebesar 0,14% dan inflasi tahun masih lebih baik 1,33%, dan pada tahun 2017 inflasi Kota Kediri terkendali sebesar 3,44%, jadi masih terkendali untuk pangannya,” ujar Pjs Walikota Kediri Jumadi pada Acara Kuliah Umum Pentingnya Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Pelantikan ISEI Komisariat Kediri Mataraman di Gedung BI Kediri,  Rabu (2/5/2018).

Hadir dalam acara ini, Ketua ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Eko Purwanto, Kepala OJK Slamet Wibowo, Kepala Badan Pusat Statistik Ellyn T. Brahma, Pimpinan Bank Jatim cabang Kediri Bambang Ismono, perwakilan Bank Indonesia, dan Ketua ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Kediri Mataraman Ustadus Sholihin, dan anggota ISEI dari Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Kediri dan Ponorogo yang tadi dikukuhkan.

Lebih lanjut Jumadi menjelaskan bahwa untuk mutasi lahan, pemerintah sudah memiliki instrument yang bernama Perda Zonasi untuk Lahan Pertanian Pangan (LP2B). Jadi daerah harus membuat perda zonasi, untuk lahan pertanian berkelanjutan yang harus dijaga.

Dengan perda ini tidak boleh dilakukan mutasi lahan, kecuali dengan ijin dan persyaratan tertentu dan sudah diatur oleh Menteri Pertanian. Oleh karena itu, tiap perda tata ruang yang ada di provinsi atau kabupaten ada luasan minimal, yang harus disediakan untuk menjaga stabilitas ekonomi walaupun di Jatim masih surplus.@kur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *