Ribuan Tenaga Honorer Ancam Lapor Komnas HAM

Foto : ilustrasi/aktual.com

  • Pengabdian tidak dianggap dan disamakan dengan pendaftar CPNS yang belum pernah bekerja

JAKARTA – Ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia akan dikoordinir untuk melaporkan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komas HAM), jika tidak otomatis diangkat menjadi PNS dan dipaksa mengikuti seleksi penerimaan CPNS.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator LSM Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil), M Triyanto ketika ditanya mengenai kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang menyatakan tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS mulai 2018 ini. “Ini kebijakan atau keputusan yang tidak manusiawi, pemerintah mengabaikan pertimbangan kemanusiaan terhadap nasib ribuan honorer se Indonesia,” tutur Triyanto yang selama ini getol memperjuangkan nasib para honorer, Jumat(4/5/2018).

Dijeaskannya saat ini masih banyak, bahkan jumlahnya ribuan tenaga honorer K2 yang honornya tidak dianggarkan dalam APBD daerah. “Honor mereka selama bertahun-tahun dibawah upah minimum, namun tetap dengan setia mengabdi dengan harapan bisa diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

Dari satu daerah saja, seperti di Kabupaten Blitar jumlah tenaga honorer K2 yang selama ini hanya mendapat honor Rp 1 juta. Jumlahnya mencapai sekitar 929 orang, sebagian besar adalah tenaga pengajar atau guru, perawat dan lainnya.

Seharusnya pemerintah dalam menerapkan UU atau aturan tidak digebyah uyah (disamakan), diberlakukan untuk semua yang ingin menjadi CPNS. “Kalau benar keputusannya tidak otomatis mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, kemudian dipaksa ikut seleksi seperti warga umum yang belum pernah mengabdi bertahun-tajun. Akan kita laporkan ke Komas HAM, ini jelas melanggar hak kemanusiaan,” tegas Triyanto.

Justru yang dikhawatirkan Triyanto, kebijakan ini bagian dari strategi pemerintah bertepatan dengan tahun politik. “Ketika ribuan honorer gelisah tidak bisa otomatis diangkat, akan terbit Perpres yang menjadi pahlawan agar mereka bisa diangkat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur memastikan tidak ada lagi pengangkatan langsung tenaga honorer menjadi PNS. Asman menegaskan, tenaga honorer harus ikut tes seleksi CPNS sesuai dengan amanat undang-undang.

Hal itu dikatakan Asman pada wartawan usai membuka Koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Kemenpan RB di Hotel Clarion Makassar, Kamis(3/5/2018).

“Yang jelas ada penerimaan CPNS tahun ini dan semua harus melalui melalui tes. Hasil seleksi semua diumumkan secara transparan dan tidak ada lagi sistem titipan pejabat dan lainnya,” kata Asman seperti dilansir kompas.com

Menpan Asman menjamin transparansi dalam rekrutmen CPNS, dimana yang lulus seleksi dipastikan betul-betul berdasarkan kompetensi. Dimana saat ini, era keterbukaan membuat tidak ada lagi orang yang lulus seleksi berdasarkan rekomendasi pejabat tertentu. “Bupati, Gubernur, termasuk Menteri sekali pun tidak bisa bantu jadi CPNS. Yang bisa membantunya adalah kemampuan individunya sendiri. Ada tesnya, ada soal-soalnya,” tegas Asman.@ais

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *