Ditetapkan Tersangka Suap Fee Proyek Rp 1,5 M Wali Kota Blitar Buron

foto: ist/ilustrasicnnindonesia

  • Bersama Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo dan 4 orang sebagai pemberi dan penerima suap

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar (MSA) dan Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo (SM) menjadi tersangka kasus dugaan suap fee proyek, dari Direktur PT Modern Tehnika Perkasa Susilo Prabowo (SP) alias Mbun selaku kontraktor atau rekanan dari Blitar.

Dimana Samanhudi Anwar diduga menerima ijon fee proyek pembangunan gedung SMP di Kota Blitar senilai Rp 1,5 miliar, serta Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo menerima fee proyek infrastruktur Rp 1 miliar dari total yang disepakati Rp 2,5 miliar. Namun, hingga Jumat(8/6/2018) dini hari Wali Kota Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo belum berhasil diamankan. Sehingga oleh KPK diminta untuk kooperatif dan menyerahkan diri, atau akan dilakukan penjemputan paksa. “Saat ini kami (KPK) sudah menerjunkan tim, untuk memburu keberadaannya di Jawa Timur,” tutur Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam keterangan pers pada wartawan, Jumat(8/6/2018) di Gedung KPK Jakarta.

Pengungkapan kasus dugaan suap fee proyek di Kota Blitar dan Tulungagung ini, merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu(6/6/2018). Hingga akhirnya KPK menetapkan 6 orang tersangka dugaan suap fee proyek yakni Direktur PT Moderna Tehnika Perkasa Susilo Prabowo (SP) alias Mbun sebagai PEMBERI SUAP, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno (SUT) sebagai PENERIMA SUAP, Agung Prayitno (AP) sebagai PENERIMA sekaligus PERANTARA untuk Bupati Tulungagung Non Aktif Syahri Mulyo (SM), Bambang Purnomo (BP) PENERIMA serta PERANTARA untuk Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar (MSA).

Dijelaskan Saut seperti dilansir tribunnews.com, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, KPK melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan OTT Rabu(6/6/2018) di Blitar dan Tulungagung. Berawal sekitar pukul 16.30 Wib, SP meninggalkan rumahnya di Jl Cemara Kota Blitar untuk mengambil uang sebesar Rp1,5 miliar untuk diberikan kepada BP di sebuah toko di Kota Blitar.

Ketika SP tidak ada di rumah, pukul 17.00 Wib AP datang untuk mengambil uang sebesar Rp 1 miliar dari SP melalui Andriani (AND) yakni isteri SP. Untuk diserahkan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung SUT, namun ketika akan pergi meninggalkan kediaman SP. Saat itu juga tim penindakan KPK mengamankan AP  bersama uang Rp 1 miliar yang dimasukkan ke dalam kardus.

Sekitar pukul 17.15 Wib SP kembali ke rumahnya, kemudian pada pukul 18.00 Wib BP datang di rumah SP membawa uang Rp1,5 miliar tersebut. Tim penyidik kemudian membawa SP, AND, AP dan BP ke Polres Blitar untuk pemeriksaan awal.

Dari hasil pemeriksaan awal inilah, OTT dikembangkan ke Kabupaten Tulungagung. Setelah itu, AP dibawa menuju Pendopo Pemkab Tulungagung dan mengamankan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung SUT pada pukul 17.45 Wib, selanjutnya mereka berdua juga dibawa menuju Polres Blitar. Sehingga dari dua OTT di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, KPK mengamankan 7 orang, 6 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka dan barang bukti uang tunai Rp 2,5 miliar.

Dugaannya adalah Susilo Prabowo alias Mbun selaku Direktur PT Moderna Tehnik Perkasa sebagai pemberi suap kepada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo melalui perantara pihak swasta yakni Bambang Purnomo dan Agung Prayitno.

Sebanyak Rp 1,5 miliar dari Susilo Prabowo untuk Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar diduga ijon untuk fee proyek pembangunan SMP di Blitar dengan total nilai kontrak Rp 23 miliar. Dengan rincian sesuai keterangan tersangka Susilo Prabawo, fee 10 persen dari Rp 23 miliar dibagi 7 persen atau sebesar Rp 1,5 miliar untuk Wali Kota Samanhudi Anwar. “Sementara sisanya 3 persen atau sekitar Rp 800 juta, akan dibagi-bagi pada dinas,” ungkap Saut.

Sementara untuk Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo, Saut menyebut Syahri menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp 2,5 miliar.”Diduga pemberian Rp 1 miliar ini, adalah pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar,” kata Saut seperti ditulis detik.com.@ais

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *