Wali Kota Blitar Menyerahkan Diri Ke KPK

Foto : ist

  • Langsung ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut

JAKARTA – Setelah sempat menghilang hampir 1×24 jam usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap fee proyek senilai Rp 1,5 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis(7/6/2018), akhirnya Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar menyerahkan diri, Jumat(8/6/2018) di Gedung KPK Jakarta.

Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang dilansir mediaindonesia.com membenarkan Wali Kota Blitar periode 2016 – 2021 itu telah menyerahkan diri. “Iya tadi sekitar pukul 18.30 Wib yang bersangkutan datang ke kantor KPK,” tutur Saut saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Menurut Saut, saat datang Samanhudi langsung diperiksa oleh sejumlah penyidik KPK. Usai diperiksa penyidik, Samanhudi pun langsung ditahan. “Diperiksa terkait dugaan menerima suap, dan malam ini saya sudah tanda tangani surat perintah penahanannya,” tegasnya.

Lanjut Saut, KPK menghargai penyerahan diri Samanhudi sehingga dianggap kooperatif dan tentu akan baik bagi yang bersangkutan serta akan memperlancar proses hukum. “Malam ini langsung ditahan dan pemeriksaan terus berlanjut,” jelasnya.

Sementara itu, terkait belum adanya iktikad baik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo untuk datang, KPK mengimbau agar yang bersangkutan segera menyerahkan diri sehingga dapat mempermudah proses penyelesaian kasus ini. “Yang pasti kami masih menunggu Bupati Tulungagung untuk datang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa KPK mendapat informasi dari partai Syahri yang telah mengeluarkan imbauan agar kadernya tersebut menyerahkan diri imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo sebagai tersangka penerima suap fee proyek dari Direktur PT Moderna Tehnik Perkasa sebagai kontraktor proyek Susilo Prabowo alias Mbun dengan kasus yang berbeda.

KPK menduga Samanhudi menerima suap ijon fee terkait proyek pembangunan SMP di Blitar senilai Rp 1,5 miliar, dari nilai kontrak proyek Rp23 miliar.

Fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi jatah Samanhudi, dari total fee 10 persen yang disepakati. Suap itu juga melibatkan Bambang Purnomo dari swasta sebagai penerima.

Sementara Syahri Mulyo, diduga menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total suap yang diduga diterima Syahri adalah Rp 2,5 miliar, suap itu melibatkan Kadis PUPR Pemkab Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno dari swasta sebagai penerima.@ais

Sumber : mediaindonesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *