Kenaikan UMK Menunggu Keputusan Gubernur

Reporter : Cahyono

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tenaga Kerja setempat merencanakan akan menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019. Namun usulan sebesar 8,03 persen ini , masih menggu keputusan Gubernur Jawa Timur.

Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Achmad Rukmianto menjelaskan upah atau gaji karyawan yang berlaku saat ini berdasarkan UMK sebesar Rp 2.574.807. Jika usulan ini diterima maka akan naik menjadi Rp 2.781.564, ada penambahan sebesar Rp 206.757 atau sebesar 8, 03 persen. “Usulan kenaikan UMK untuk Kabupaten Malang, kini tinggal menunggu keputusan resmi Gubernur Jatim. Dan kami juga berharap gubernur mensetujui usulan UMK Kabupaten Malang tahun 2019,” ujarnya.

Menurutnya apa yang diusulkan masih dalam batas kewajaran merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Usulan kenaikan UMK berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Surat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, inflasi nasional sebesar 2,88 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,15 persen.

Ditambahkan UMK sebesar 8,03 mengacu pada pada PP 78 Tahun 2015, dan surat Kemenaker.
Kenyataan sebagian perusahaan yang belum menerapkan UMK sesuai peraturan. Terkait hal ini pihaknya tetap berupaya mendesak perusahaan-perusahaan untuk menerapkan skala upah dengan memperhitungkan masa kerja, prestasi, dan lainnya.

“Harapan kami agar secepatnya ada keputusan dan ditetapkan usulan yang kami ajukan,” tandas Rukmianto,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *