Bapeda Hapus Pajak Sarang Burung Walet

Reporter : Yosef Naiobe

MALANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Malang Jawa Timur mulai tahun depan akan menghapus pajak sarang burung walet karena dinilai tidak ada potensi dan kurang peminatnya. Keputusan ini diambil setelah bisnis yang berlokasi di Kecamatan Ampelgading dan Donomulyo ini gagal memenuhi target sebesar Rp 10 juta.

Kepala Bapeda, Purnadi mengatakan penerimaan pajak yang diperoleh dari sarang burung walet tahun ini hanya Rp 2,4 juta atau sekitar 24 persen.

“Makanya tahun depan kita nol rupiahkan karena potensi dan peminatnya kurang,” kata Purnadi Jumat (26/10/2018).

Menurut Purnadi jika suatu waktu ada perkembangan dalam bisnis ini maka akan diusulkan lagi untuk dikenakan pajak daerah.

Minimnya penerimaan pajak sarang burung walet tidak berimbang dengan pajak  lainnya. Tahun ini lanjut Purnadi, pihaknya dibebani target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 205.066.250.000. Jumlah ini bersumber dari dari 11 item obyek pajak yang nilainya ditentukan berdasarkan nilai aset atau pendapatan.

Nanun baru berjalan sembilan bulan, penerimaannya sudah mencapai Rp 215.411.642.093 atau 105 persen lebih besar dari target yang ditentukan. Sementara dalam waktu yang sama pajak sarang burung walet hanya Rp 2,4 juta.

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malang tahun 1995 mengatakan sumbangan terbesar berasal dari pajak penerangan jalan yakni sebesar Rp 69m. Realisasinya mencapai Rp 58 m atau sekitar 84 persen. Disusul pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 63,8m dengan target pencapaian sekitar Rp 55 m atau 86,3 persen.

Penerimaan pajak yang lain berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak air tanah dll. Purnadi menambahkan nilai wajib pajak bervariasi. Di daerah pinggiran atau jauh dari pusat pemerintahan nilai pajaknya hanya Rp 3000 hingga Rp 5000. Nilai pajak  ini dihitung berdasarkan harga aset yang dimiliki, seperti tanah.

“Rata – rata tanah di daerah pinggiran yang jauh dari pusat pemerintahan nilai jualnya sekitar  Rp 10.000m2,” jelasnya.

Meski harga obyek pajaknya relatif murah, tidak serta merta membuat warga melunasi pajak tepat waktu. Terkadang warga enggan melunasi kewajibannya dengan alasan jauh. Untuk menyetor Rp 3000 mereka harus ke kota.

Untuk membantu warga,  Bapeda membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi yang beranggotakan petugas pemungut pajak, camat, Kepala Desa/Kelurahan berkolaborasi dengan untuk menyisir warga di pedalaman yang belum membayar pajak.

“Kolaborasi ini sebagai strategi untuk memperlancar penerimaan pajak dari masyarakat,”tandasnya.

Dengan cara menjemput bola, Purnadi optimis akan ada penambahan prosentasi pencapaian target sebesar 115 prosen.

“Sisa tiga bulan lagi. Kemungkinan masih ada penambahan sekitar Rp 8 hingga 9 m,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *