Pengurus Parpol Dilarang Mejadi Komite Sekolah

Reporter : Yosef Naiobe

MALANG – Pengurus Partai Politik (Parpol) tidak diperkenan menjadi anggota Komite sekolah. Larangan ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam sosialisasi tentang Permen Dikbud tersebut tercantum beberapa unsur yang terlibat dan dianggap menjadi anggota komite sekolah antara lain orangtua siswa di sekolah yang bersangkutan, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang dinilai kompeten di bidangnya.

Kadis Pendidikan Kota Malang Zubaidah, MM dalam acara sosialisasi permen dikbud Sabtu (6/10/2018) menegaskan pengurur parpol dan profesi pendidikan tidak termauk unsur yang bisa dipilih atau ditunjuk menjadi komite sekolah

“Kecuali pengurus parpol dan organisasi profesi pendidikan,” kata Zubaidah

Dalam peraturan ini anggota komite sekolah diberi kewenangan untuk mencari dana melalui proposal serta menggalan sumber daya lain yang dinilai tidak bertentangan.

Menurut Zubaidah kewenangan komite sekolah untuk menggalang dana tidak bertentangan. Dia beralasan sudah ada rambu – rambunya. Zubaidah menambahkan, penggalangan dana untuk keperluan sekolah tidak bertentangan dengan alokasi anggaran yang diberikan pemerintah.

“Saya kira tidak melangar ya. Kan sudah ada rambu- rambunya. Juga tidak tumpang tindih dengan alokasi anggaran dari pemerintah,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *