Presiden Diminta Abaikan Permintaan Amin Rais

Reporter : Yosef Naiobe

JAKARTA – Presiden Jokowi diminta tidak mengabulkan permintaan Amin Rais untuk mencopot Kapolri Jend Tito Karnavian. Permintaan ini disampaikan Waket Pimpinan Nasional Harimau Jokowi, Petrus Selestinus Kamis (12/010/2018)

Sebelumnya, Amin Rais meminta Presiden untuk mencopot Kapolri. Selain itu politisi PAN ini juga mengancam akan membongkar kasus yang mandek di KPK. Ancaman tersebut disampaikan saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai terperiksa dalam kasus hoax Ratna Sarumpaet.

“Yang harus diperhatikan oleh Presiden dan Kapolri adalah aktivitas pengawal Amin Rais yang menuntut penerapan Khilafah Islamiyah di Indonesia sebagai sistem yang menurut mereka bisa merubah Indonesia menjadi lebih kuat bahkan bisa mengalahkan Amerika dan Rusia,” pinta Petrus Selestinus.

Gemah kembali ke Khilafah disuarakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212, saat mendampingi Amin Rais di Polda Metro Jaya, kemarin.

Polri lanjut Petrus Selestinus lebih baik fokus mencari keterlibatan pihak lain di luar Ratna Sarumpaet daripada mendengar permintaan Amin Rais yang tanpa dasar hukum. Penyidik diharapkan untuk mencari alat bukti keterlibatan pihak lain dengan mendengar keterangan ahli, maupun pengakuan tersangka Ratna Sarumpaet, maupun petunjuk tentang peristiwa penyebaran berita hoax yang terjadi pada 2 Oktober lalu.

Pesan yang disampaikan melalui orasi Alinasi Pemuda Mahasiswa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 tentang perlunya penerapan sistem Khilafah Islamiayah di Indonesia, ganti presiden, ganti sistem patut diduga ada korelasi dengan sikap politik partai pengusung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Oleh karena itu Polri dan Bawaslu harus mencermati dan mengambil langkah – langkah penindakan berdasarkan UU,” tandasnya.

Koord. Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini menjelaskan dasar hukum yang bisa dipergunakan antara lain, UU no 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu no 2 tahun 2017, tentang perubahan atas uu no 17 tahun 2013 tentang ormas menjadi uu, dan uu Pemilu dalam suatu penyelidikan secara proyustisia, terkait dengan kepentingan dan kebutuhan tim kampanye nasional capres – cawapres, Prabowo – Sandi.

“Jangan biarkan undang – undang tersebut di atas sebagai macan ompong atau hanya sekedar bisa mencabut status badan hukum HTI. Sementara aktivis dan mantan pengurus dan anggotanya yang memperjuangkan berlakunya ideologi Khilafah di Indonesia tetap dibiarkan, apalagi jika mendapat dukungan politis,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *