Tidak Saja Kantor Isi HP Juga Diperiksa KPK

Reporter : Cahyono

MALANG – Sudah tiga hari KPK beraktifitas di Kabupaten Malang. Sejak menggeledah rumah dinas Bupati Malang, komisi antirasuah ini masih melakukan aktifitas yang sama. Kali ini sejumlah kantor dinas baik yang berada di kompleks Pendopo kota Malang maupun yang berada di Kepanjen menjadi sasaran.

Dalam menjalankan tugasnya KPK tidak saja memeriksa seisi ruangan dan menyita dokumen. Penyidik KPK juga memeriksa ponsel milik pegawai dan kepala dinas.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Purnadi. Saat petugas KPK mendatangi kantornya Rabu (10/10/2018.
Petugas KPK memulai tugasnya dengan menggeledah ruang kerja Purnadi, dilanjutkan ruangan yang selama ini ditempati stafnya.

“Selain ruang kerja saya, ruangan yang ditempati sekretaris, Kepala Bidang (kabid) serta, serta ruang pelayanan juga digeledah KPK,” Purnadi.

MantanbKadis Perhubungan mengaku hanya bisa pasrah manakala petugas meminta handphone miliknya dan staf untuk diselidiki. Petugas KPK memberi alasan hal ini sesuai protap. “Handphone harus ditaruh di atas meja dan dilarang matikan,” ujarnya.

Telepon genggam milik Purnadi dan stafnya dikembalikan beberapa saat setelah isi alat “halo” tersebut diperiksa isinya.

Dijelaskan selama berada di kantornya, KPK secara teliti memeriksa satu persatu dokumen, termasuk perangkat komputer yang berisi data pajak, serta data lainnya. Barang – barang yang dianggap penting diisi dalam dos kemudian dibawa KPK menggunakan mobil.

Beberapa kantor pemerintah yang kedatangan “tamu” KPK antara lain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dan Dinas Informasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya serta Badan kepegawaian Daerah.

Penggeledahan disejumlah instansi ini masih ada kaitan dengan penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap rumah dinas dan rumah pribadi Bupati Malang, Rendra Kresna. Informasi yang berkembang kehadiran KPK di Malang atas kasus dugaan gratifikasi DAK 2011. Terkait hal ini Rendra mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai status Rendra Kresna. Jubir KPK Febri Dyansah dihubungi melalui ponselnya belum merespon. Pesan WA yang dikirim belum juga dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *