Warga NTT di Jakarta Mempersoalkan RUU Pesantren

Reporter : Yosef Naiobe

JAKARTA – Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren yang akan diajukan menjadi sebuah produk undang – undang masih menjadi polemik. Kalangan non muslim mempersoalkan hal substansial dalam RUU tersebut. Ikut mengatur pendidikan Kristen dan Katolik.

Menyikapi hal ini, dua tokoh masyarakat asal Nusa Tenggara Timur menyampaikan gagasan agar menjadi perhatian sekaligus masukan sebelum disahkan. Petrus Selestinus menilai RUU Pesantren semestinya tidak memasukan unsur sekolah – sekolah nonmusim di dalamnya. “Silakan bikin itu UU tapi hal yang bersifat privasi atau urusan internal agama lain, tidak pantas diatur. Ini kan sinyal membatasi ruang gerak sekolah- sekolah Kristen dan Katolik,” kata Petrus Selestinus, yang dirangkum dalam diskusi lepas di Pejanten Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, ada dua hal yang bakal menjadi kendala jika RUU tersebut diundangkan. Pertama menyangkut jumlah siswa tidak kurang dari 15 orang. Kedua, perijinan. Artinya, kegiatan sekolah minggu atau pembinaan iman siswa non muslim harus memenuhi syarat di atas dan juga mendapat perijinan.

Sesepuh NTT ini mengaku tidak mempersoalkan RUU Pesantren sejauh tidak memasukan unsur pendidikan agama lain di dalamnya.

“Kalimat awalnya RUU tersebut mengatakan Pesantren itu subkultur dari kegiatan keagamaan Islam. Tapi di bagian lain, mengatur soal pendidikan agama Kristen dan Katolik,” ujanya.

Pengacara kondang ini mengharapkan agar dipertimbangkan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Menurutnya sangat tidak relevan memasukan pendidikan agama Kristen dan Katolik di dalam RUU Pesantren.

Selain itu selama ini pendidikan agama non muslim sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pendidikan keagamaan sebagai peraturan pelaksana UU Pendidikan Nasional.

Sementara itu, Silvester Nong, menegaskan sekolah Minggu atau pembinaan anak merupakan pendidikan nonformal yang dibangun sejak masih di keluarga, lingkungan dan gereja. “Ini pembinaan mental iman Katolik yang telah ada dari masa ke masa, dari sejak lahir, di rumah dan terus berkelanjutan,” paparnya.

Pendidikan informal seperti ini merupakan hal privasi yang tidak seharusnya dibawa ke ranah publik. “Bagaimana saya mau bina anak saya secara Katolik tidak perlu orang lain atur,” ujarnya.

Dia berharap adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terkait RUU Pesantren. Hal ini penting, karena sebuah produk UU harus berlaku bagi setiap orang. Dengan dasar pemikiran ini, ia pun tidak mempersoalkan adanya RUU Pesantren sejauh tidak mencampuri pendidikan agama lain.

“Silakan saja mengundangkan Pesantren, namun tidak memasukan pendidikan agama non muslim di dalamnya,”pungkasnya.

Belum lama ini DPR mengajukan RUU Pesantren. Belum disahkan menjadi sebuah UU, sudah menuai banyak protes terutama dari kalangan masyarakat non muslim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *