Connect with us

Zona Headline

TNI-AD dan SAT. Brimob Polda NTT Diminta Hentikan Pemasangan Papan Nama di Atas Lokasi Hak Ulayat Suku Paumere




Reporter : Pieter Sambut

JAKARTA – Klaim TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT atas lokasi hak ulayat Suku Paumere, Nangapanda, Ende, Flores untuk pembangunan Korem 161 Wirasakti Kodim 1602/Ende sesungguhnya tidak benar dan melanggar hukum. Karena itu diminta untuk menghentikan pemasangan papan nama milik TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT di atas lokasi hak ulayat Suku Paumere. Tindakan yang diduga dilakukan oknum TNI-AD dan Brimob Polda NTT tersebut dikategorikan sebagai sewenang-wenang dan melanggar hukum (kejahatan penyerobotan tanah).

Demikian disampaikan Petrus Selestinus, SH, KoordinatorTim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melalui rilis yang diterima media ini, Kamis (20/12).

Menurut Petrus, ada 7 (tujuh)  fakta dan alasan ketidakbenaran klaim kepemilikan KOREM 161 WIRA SAKTI KODIM 1602/ENDE  atas tanah Hak Ulayat Suku Paumere, seluas 2.000 Ha sebagai milik TNI-AD untuk pembangunan Korem.

Pertama, di atas lokasi tanah hak ulayat Suku Paumere seluas 2000 Ha terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Warga Suku Paumere dengan ahliwaris Musa Gedu dkk sejak tahun 1974 s/d sekarang yang belum selesai secara hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Kedua, selama tahun 2008 warga Suku Paumere yang menguasai, mengelola dan menghaki tanah seluas 2000 Ha tersebut tidak pernah dihubungi oleh instansi Pemerintah manapun yang menyatakan niatnya untuk membeli atau menggunakan tanah dimaksud untuk “pembangunan bagi kepentingan umum” termasuk untuk pembangunan pertahanan keamanan oleh KOREM.

Ketiga, pemerintah daerah Kabupaten Ende tidak pernah mengirim Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembagunan Untuk Kepentingan Umum untuk mengadakan penelitian, inventarisasi atas status hukum tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain di atasnya,  melakukan sosialisasi, penyuluhan, menaksir harga dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Keempat, tidak terdapat aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atau TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT melalui Panitia Pengadaan Tanah dan Badan Pertanahan Kabupaten Ende, terkait dengan rencana pembangunan Korem di  Nangapanda, Kabupaten Ende.

Kelima, Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hanya membolehkan pembelian tanah secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Ha dengan cara jual-beli atau tukar menukar atau cara lain secara langsung.

Keenam, baik TNI-AD maupun Sat. Brimob Polda NTT tidak pernah memperlihatkan bukti pemilikan atas tanah terkait dengan klaim atas pemilikan lahan seluas -/+ 2000 Ha di atas lokasi Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Paumere.

Ketujuh, tidak adanya Keputusan Pemerintan/Pemerintah Daerah tentang Pencabutan Hak Atas Tanah baik terhadap Hak Ulayat Suku Paumere dan/atau anggota  warga masyarakat Suku Paumere yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah dimaksud atas nama perorangan di atas lokasi dimaksud. Juga tidak ada peristiwa penyerahan tanah dari warga masyarakat Suku Paumere kepada TNI-AD dan Sat Brimob Polda NTT.
Berdasarkan 7 (tujuh) fakta dan alasan sebagaimana disebutkan di atas, tegas pengacara senior ini, Pimpinan TNI dan Polri harus segera mengumumkan kepada publik bahwa sesungguhnya TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT tidak memiliki tanah di atas tanah Hak Ulayat Suku Paumere di Nangapanda, Kabupaten Ende dan segera menghentikan aktivitas pemasangan papan nama Tanah Milik TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT. Demikian juga dengan kegiatan pembangunan jembatan penyeberangan dalam rangka pembangunan kompleks Korem 161/Wira Sakti di atas Tanah Hak Ulayat Suku Paumere, harus segera dihentikan.

“Yang disayangkan, masyarakat sipil pemilik tanah yang secara sah berjuang mempertahankan hak miliknya mengalami intimidasi dan kriminalisasi yang diduga kuat dilakukan oleh TNI-AD dan Brimob Polda NTT. Tampaknya oknum-oknum tersebut diperalat oleh pihak ketiga, di luar kepentingan TNI, NKRI, PANCASILA dan UUD 1945. Tindakan ini harus dihentikan,” tegas advokat Peradi ini.

Lebih lanjut, Koordinator TPDI ini menjelaskan, bahwa atas dasar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka seandainyapun TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT benar pada bulan Januari 2008 telah mendapat peralihan hak atas tanah dengan Hak Ulayat Suku Paumere secara langsung dari siapapun, quod non, maka klaim TNI-AD sebagai telah mendapatkan peralihan hak secara langsung dari para ahli waris Musa Gedu, jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden yang menegaskan peralihan hak atas tanah secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dari para pemegang hak atas tanah diperbolehkan dengan luas tanah tidak lebih dari 1 (satu) Ha. Sementara klaim TNI-AD dan Sat Brimob Polda NTT atas lokasi tanah hak ulayat Suku Paumere seluas 2.000 Ha.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2017 ZONANUSANTARA.COM - Portal Berita Online Indonesia dan Dunia