Connect with us

Zona Headline

Danggur Konradus, SH, MH : BPN Harus Merujuk Pada Adat Pertanahan Manggarai

Reporter : Pieter Sambut

JAKARTA – Program Pendataan Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kata Komba, Kabupaten Manggarai Timur membingungkan masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dalam surat edarannya tidak tegas menjelaskan siapa tokoh masyarakat yang harus membubuhkan tanda tangan pada formulir pendataan yang sudah diakses masyarakat. BPN hanya menyebutkan tua golo atau tokoh masyarakat.

Ketidaktegasan surat edaran tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Tanah Rata. Masing-masing orang menafsir menurut kepentingan diri atau kelompoknya. Muncul banyak tokoh masyarakat yang merasa diri layak untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bukti keabsahan kepemilikan tanah.

Menyikapi surat tersebut, pakar Hukum Adat Danggur Konradus, SH, MH, menegaskan tidak semua tokoh masyarakat disebut Tua Holo atau Tua Teno (tuan tanah). Dalam masyarakat hukum adat Manggarai, kata Danggur, golo atau tua teno (tuan tanah) diwariskan turun-temurun.

“Agar tidak membingungkan dan meresahkan masyarakat, BPN setempat sebaiknya merujuk pada hukum adat pertanahan Manggarai. Dalam hukum adat pertanahan Manggarai sangat jelas siapa itu tua golo atau tokoh masyarakat sebagai pemegang pemegang ulayat pada suatu wilayah tertentu. Jadi, tidak semua tokoh masyarakat berhak dan berwenang untuk membubuhkan tanda tangan berkaitan dengan asal usul dan kepemilikan tanah warga,” tegas kandidat doktor hukum pada Universitas Diponegoro Semarang ini (Rabu, 19/12/2018).

Danggur, yang juga berprofesi sebagai pengacara ini, menjelaskan masyarakat Manggarai (termasuk masyarakat Tanah Rata) seharusnya tidak perlu bingung dengan kedudukan tua golo atau tua teno (tuan tanah). Dalam setiap masyarakat pasti ada tua golo atau tua teno (tuan tanah).

“Dalam adat Manggarai tua golo atau tua teno (tuan tanah) itu diwariskan secara turun-temurun, tidak dipilih atau dilantik. Kalau ada yang tidak mengakui tua golo atau tua teno (tuan tanah), berarti dia bukan orang Manggarai atau ada agenda tersembunyi dari orang-orang tertentu atas bidang-bidang tanah yang mungkin dikuasainya secara tanpa hak,” kata Danggur.

Kandidat doktor hukum yang mengambil lokasi penelitian disertasinya di Colol, Manggarai Timur itu menegaskan, bahwa sertifikat tanah merupakan dokumen negara yang penting sebagai bukti kepemilikan tanah. Namun sertifikat yang tidak didukung oleh tokoh yang memang berhak dan berwenang berkaitan dengan asal usul tanah – dalam hal ini tua golo atau tua teno (tuan tanah) -, maka sertifikat tersebut cacat formil yuridis. Artinya, sertifikat tersebut bisa dibatalkan demi hukum, jika ada pihak yang menggugatnya di kemudian hari. Karena itu, Danggur berharap masyarakat lebih bijak dalam mengurus sertifikat tanahnya dengan mencari tahu secara tepat siapa tua golo atau tua teno (tuan tanah) di wilayah dimana tanahnya berada.
Minta Klarifikasi BPN

Danggur Konradus merespons secara positif langkah Suku Motu Poso yang meminta klarifikasi dari BPN Manggarai Timur berkaitan dengan kedudukan tua golo atau tua teno (tuan tanah) di wilayah Kelurahan Tanah Rata.
“Langkah Motu Poso itu sudah benar. Ada itikat baik untuk menolong masyarakat dalam proses sertifikat tanahnya agar legalitasnya permanen dan tidak diganggu di kemudian hari. BPN Manggarai Timur seharusnya segera meresponsnya dengan mencari tahu siapa sebenarnya tua golo atau tua teno (tuan tanah) di wilayah itu. Tentu ada pengakuan dari suku lain atau mungkin ada dokumen atau petunjuk berkaitan dengan kedudukan tua golo atau tua teno (tuan tanah) di wilayah itu. Tidak sulit,” ujar Danggur.

Sebelumnya, sekitar awal Desember, suku Motu Poso melayangkan surat ke BPN Kabupaten Manggarai Timur yang tembusannya disampaikan kepada, antara lain: Bupati Manggarai Timur dan Ketua-ketua RT se Kelurahan Tanah Rata perihal meminta klarifikasi berkaitan dengan kedudukan tua golo atau tua teno (tuan tanah). Suku Motu Poso secara prinsip mendukung program pemerintah untuk mengurus sertifikat tanah masyarakat. Namun, adanya

kesimpangsiuran penafsiran masyarakat terhadap kedudukan tua golo atau tua teno (tuan tanah) akan berdampak pada keabsahan sertifikat tanah itu di kemudian hari.

“Kami tidak pernah ada niat untuk menghalangi pemerintah atau masyarakat Tanah Rata untuk mengurus sertifikat tanah. Kami hanya kuatir, proses pendataan tanah yang tidak ditanda tangani tua golo atau tua teno (tuan tanah) yang sebenarnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami tidak mengangkat diri sebagai tua golo atau tua teno (tuan tanah) di wilayah ini. Kami ada dokumen tertulis dan sekaligus mengakuan resmi dari pemberi hibah wilayah ini, yaitu suku Suka Rato,” tegas Kasianus Kaja dari Suku Motu Poso.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2017 ZONANUSANTARA.COM - Portal Berita Online Indonesia dan Dunia