Connect with us

Zona Headline

Dugaan Mark up Tunjangan 35 Anggota DPRD Sikka Memasuki Proses Pulbaket

Reporter : Pieter Sambut

JAKARTA – Polemik seputar dugaan mark up tunjangan perumahan dan transportasi tahun 2018 bagi 35 anggota DPRD Sikka kini memasuki babak baru. Polres Sikka, Cq. Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka, telah menurunkan timnya untuk melakukan kumpul bahan keterangan (Pulbaket) dengan melakukan wawancara dan memgumpulkan dokumen terkait dugaan mark-up dimaksud, yang besarannya melampaui standar kepantasan dan kelayakan menurut ketentuan UU, Tatib DPRD Sikka dan realitas sosial masyarakat Sikka

Tim Pembela Demokrasi Indonesia/TPDI, Petrus Selestinus, SH mengapresiasi reaksi cepat yang ditunjukan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka. Politisi partai Hanura ini mendukung kerja polisi untuk membongkar kasus dugaan mark up tersebut agar menjadi terang benderang demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) di kabupaten Sikka.
Sejumlah fungsionasris DPC Partai Hanura telah dimintai informasinya oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka oleh Tim Reskrim Tipikor Polres Sikka, Sabtu (29/12) sekitar pukul 19.00 s/d. 21.00 WIT.

Anggota DPRD Sikka yang dimintai keteranngan antara lain Fabianus Boli, Yanuarius Newar dkk. Turut hadir juga fungsionaris DPP Partai Hanura, Petrus Selestinus sebagai Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura dan Silvester Nong Manis, anggota Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura

Fabianus Boli dalam kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Hanura pada kesempatan Pulbaket itu menjelaskan sejumlah alasan mengapa aksi damai Partai Hanura memprotes usulan anggota DPRD Sikka menaikan jumlah tunjangan perumahan dan transport  tahun anggaran 2019. Menurut Fabianus, tunjangan perumahan dan transport tersebut tidak pantas dan layak, bahkan bertentangan dengan realitas kondisi masyarakat Sikka yang miskin. Dia juga menyerahkan dokumen dan keterangan seperlunya untuk pengembangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan untuk ditentukan apakah rangkaian peristiwa yang disuarakan oleh Partai Hanura masuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau bukan.

Ansar Rera Diduga Terlibat
Dugaan tunjangan perumahan dan transport 35 anggota DPRD Sikka tersebut mencuat ke permukaan ketika bupati Sikka, Fransiskus R. Diogo atau Robby Idong menyampaikan secara terbuka kepada awak media, Kamis (19/12). Dia mengaku telah memeriksa Peraturan Bupati Sikka yang lama, Ansar Rera dan ditemukan ada dugaan mark up. Sesuai hasil survey harga pasar, mestinya tunjangan perumahan hanya Rp 6.000.000 per bulan, tetapi terjadi persekongkolan berdasarkan risalah DPRD sehingga dibayar Rp 10.000.000 per bulan per anggota.
Robby Idong sendiri menolak penetapan tunjangan perumahan anggota DPRD Sikka sebesar Rp 10.000.000 per bulan per anggota. Sebab dinilaya tidak pantas dan di luar kelayakan. Namun anggota DPRD Sikka tetap mempertahakan besaran nilai tunjangan perumahan sebesar Rp 10.000.000 per bulan per anggota. Perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPRD setempat menyangkut tunjangan perumahan dan transportasi menyebabkan molornya penetapan APBD Sikka tahun anggaran 2019. Sudah dua kali digelar rapat konsultasi antara Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Bupati Sikka, namun belum ada titik temu.

Menurut Petrus Selestinus, dugaan mark-up pembayaran dana tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sikka terjadi pada masa Ansar Rera sebagai bupati. Advokat senior Peradi ini menduga ada indikasi keterlibatan Ansar Rera. Dia patut diduga sebagai aktor intelektual terjadinya mark-up tersebut.
“Demi meloloskan proyek fiktif pembangunan Kantor Bupati Sikka, menjelang akhir masa tugas Ansar Rera sebagai Bupati Sikka periode 2013-2018, Ansar Rera dan DPRD Sikka sepakat menaikan anggaran tunjangan Perumahan dari semula Rp. 6.000.000 per bulan menjadi Rp 10.000.000 per bulan. Sekarang angka Rp. 10.000.000 per bulan mau dipertahankan lagi pada anggaran 2019, namun Bupati Sikka menolak karena berdasarkan kajian dan hasil survey, angka itu sangat tidak pantas dan di luar kelayakan. Kenaikan tunjangan pada masa Ansar Rera itu bisa dikualifikasi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2017 ZONANUSANTARA.COM - Portal Berita Online Indonesia dan Dunia