Connect with us

Zona Headline

Menteri Basuki Hadimuljono Sesalkan OTT KPK di Kementerian PUPR

Reporter : Pieter Sambut

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
menyesalkan dan terkejut atas terjadinya peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriaan yang dipimpinnya, Jumat (28/12).

“Saya sangat menyesal mengetahui peristiwa OTT KPK terhadap staf di lingkungan Kementerian PUPR. Ini mengejutkan. Sejauh ini Kementerian PUPR berusaha menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Tetapi ternyata masih ada staf yang nakal dan melakukan tindakan tidak terpuji, di antaranya menerima suap.,” jelas Basuki melalui rilis yang diterima media ini, Sabtu (29/12).

Lebih lanjut Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR diserahi amanah dan tanggungjawab untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok tanah air. Sumber dana pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari APBN. Untuk tahun anggaran 2014 – 2018, besaran anggaran untuk infrastruktur berkisar antara 80 – 100 triliun rupiah.

Proses pengadaan jasa dan barang serta pengerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR, kata Basuki, merujuk pada peraturan perundang-undangan, antara lain: Perpres No, 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen No. 07/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
Proses pengadaan barang/jasa dan pembangunan infrastruktur tersebut, jelas Basuki dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib.

“Kementerian PUPR senantiasa didampingi dan diawasi secara internal oleh Inspektorat Jenderal dan secara eksternal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPK) serta Tim Pegawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan di Pusat dan Daerah (TP4P/D) Kejaksaan Agung/Tinggi dan Negeri,” kata Basuki.

Menyikapi peristiwa OTT KPK di Kementeriaan dipimpinnya, Basuki telah menugaskan Inspektur Jenderal untuk datang ke KPK guna mendapat informasi yang valid dan detail mengenai peristiwa OTT tersebut. Dia serahkan kepada KPK untuk memproses staf bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Barang Bukti
Selain menangkap dua staf Kementerian PUPR, Tim Satgas Penindakan KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain. Informasi dari sumber penegak hukum yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, bahwa jumlah pihak luar yang turut diamankan itu sekitar belasan orang. Mereka telah digelandang ke markas KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK.
Tim Satgas juga mengamankan sejumlah barang bukti uang suap dalam bentuk dollar yang diduga dimainkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kalau dirupiahkan mencapai sekitar Rp 500 juta.

Sejauh ini belum ada informasi barang bukti lain yang diamankan atau disita dari kantor Kementerian PUPR terkait dengan OTT KPK tersebut.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2017 ZONANUSANTARA.COM - Portal Berita Online Indonesia dan Dunia