Connect with us

Zona Headline

Bawaslu Kesulitan Proses Kasus Pidana Pemilu

Reporter : Yosef Naiobe

MALANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab Malang, Jawa Timur kesulitan menindak secara hukum dugaan kasus pelanggaran Pemilu yang memenuhi unsur pidana.

Koord Devisi Penindakan Bawaslu Geogre Dasilva mengatakan tidak bisa menindaklanjuti temuan pelanggaran Pemilu yang telah memenuhi unsur pidana karena saksi pelapor tidak bersedia memberikan keterangan. “Ada tiga kasus. Salah satu kasus melibatkan oknum kepala desa, dua lainnya caleg DPR RI,” kata Geogre Dasilva,” belum lama ini.

Pelanggaran pidana Pemilu dilakukan oknum kepala desa. Ia memerintahkan aparat desa memasang atribut salah satu parpol di mana istri oknum kepala desa itu caleg melalui parpol tersebut.
“Sebagai kepala desa, dia harus netral karena diatur dalam UU,” jelasnya.

Sementara dua Caleg pusat terindikasi melibatkan oknum ASN saat melakukan sosialisasi. Geogre menyebut dua caleg tersebut berinisial SC dan A. ” Kita tahu ASN dalam Pemilu harus netral. Makanya saat kita mendapat laporan petugas langsung melakukan investasi lapangan,” tandasnya.

Dari hasil investigasi ini ditemukan kuat dugaan adanya pelanggaran Pemilu baik dilakukan oleh oknum kades maupun dua caleg pusat. Dari tiga kasus ini tak satu pun yang sampai ke meja Penekan Hukum Terpadu (Gakumdu). Salah satu kendala kata Geogre adalah saksi pelapor. Apalagi dalam kasus pelanggaran pidana Pemilu Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang saksi untuk memberikan keterangan sesuai fakta lapangan.

Geogre menjelaskan ketiga orang ini melanggar Pasal 280 ayat 2 dan 3 huruf F, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana kurungan selama satu tahun denda Rp 12 juta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2017 ZONANUSANTARA.COM - Portal Berita Online Indonesia dan Dunia