Keluarga Tersangka OTT Pungli Gugat Polres Blitar

BLITAR – Pihak keluarga tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) Bambang Cahyo Widodo (BCW), warga Lingkungan Jurang Menjing RT4/RW1 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar yang juga menjabat sebagai Lurah Garum ini melakukan perlawanan.

Melalui kuasa hukumnya Mulyono, SH pihak keluarga BCW melakukan gugatan praperadilan terhadap penyidik dalam hal ini Polres Blitar. Menurut kuasa hukum tersangka BCW, Mulyono pihak keluarga menuntut persaamaan dalam hukum, mengapa untuk kasus yang sama (OTT Pungli) tidak ditahan. “Sedangkan untuk kasus Pak BCW langsung ditahan sejak 9 Maret 2018, ini yang dipertanyakan keluarga,” tutur Mulyono, Kamis(29/3/2018).

Gugatan praperadilan ini sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Blitar pada 27 Maret 2018 kemarin, yang menjadi dasar hukumnya Keputusan MK No 21 Tahun 2014 dimana penetapan tersangka bisa digunakan sebagai dasar/obyek praperadila. Substansi gugatannya, apakah penetapan tersangka Pak BCW sah atau tidak secara hukum. Termasuk syarat minimal 2 alat bukti, apakah sudah terpenehui. “Karena menurut kami syarat 2 alat bukti yang disyaratkan aturan, masih sumir atau tidak kelas,” papar Mulyono.

Adapun alat bukti yang disampaikan penyidik Polres Blitar berupa uang tunai Rp 9 juta, serta berkas surat tanah leter C dan ponsel. Dimana tersangka mengaku jika uang tunai tersebut hasil hutang dari bank, sementara biaya Rp 1,5 juta digunakan untuk pengurusan sertifikat. “Kami berkesimpulan penyidik terlalu buru-buru menetapkan status tersangka dan menahannya, jika gugatan dikabulkan maka Pak BCW harus dibebaskan. Jika ditolak, kami tetap taat hukum dan proses bisa dilanjutkan,” tandasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya jika BCW ditangkap Tim Saber Pungli Polres Blitar dalam OTT pada 9 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wib di rumahnya. Dari tangan tersangka BCW polisi menyita uang tunai sebesar Rp 9 juta, 6 berkas map turunan leter C yang sudah dipecah dan sebuah ponsel. Tersangka akan dijerat dengan UU RI no20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara terpisah pihak Polres Blitar melalui Kasubag Humas Polres Blitar, AKP Purwadi ketika coba dikonfirmasi oleh wartawan dan ditanya mengenai adanya gugatan praperadilan ini mengaku belum bisa memberikan keterangan karena sedang mengikuti acara di Mapolda Jatim.ais

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *