Lelang Proyek Online Tidak Menjamin Bebas Korupsi

JAKARTA – Dugaan adanya permainan oleh oknum panitia atau pokja lelang proyek secara online semakin menguat, karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui masih bisa terjadi dan ada kesempatan melakukan korupsi.

Demikian juga dalam proses lelang online proyek yang disinyalir bermasalah, berupa peningkatan jalan di Craken-Ngulungkulon Kecamatan Munjungan dan Nambak-Ngulungkulon Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Jawa Timur senilai Rp, 9,6 miliar.

Kuat dugaan oknum panitia atau pokja mengatur, agar lelang dimenangkan oleh rekanan yang dikondisikan dengan merubah spesifikasi persyaratan.

Seperti diungkapkan salah satu rekanan yang mengikuti lelang, jika oknum panitia atau pokja diduga sengaja mencari kekurangan rekanan calon pemenang lelang. Sehingga lelang yang seharusnya bisa berjalan fair, tapi bisa diatur dimenangkan oleh rekanan tertentu yang sudah disepakati. “Dimana peserta yg penawaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lebih murah, dicari-cari kesalahannya. Seperti dari metode kerja sama, ada personil operator finisher dan loader yg dianggap kurang pengalamanya,” beber sumber yang minta identitasnya dilindungi.

Padahal sepengetahuannya, dari rekanan calon pemenang lelang semua sudah memiliki kemampuan dan pengalaman mengerjakan proyek skala nasional. Tapi kenapa dalam penentuan pemenang lelang tidak dijelaskan alasannya, bahkan yang dipilih penawaran harga tertinggi. “Dalam pengumuman pemenang lelang hanya disebutkan kekurangan calon pemenang, jadi jelas kekurangan tersebut sengaja dibuat agar tidak memenuhi syarat alias kalah,” tandasnya.

Kondisi ini merujuk pada apa yang diungkapkan langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo bahwa tender maupun lelang proyek yang dikerjakan dengan online tidak serta merta menutup celah untuk melakukan korupsi. “Tender online itu sekalipun, tidak dapat menyingkirkan kesempatan korupsi,” kata Agus dalam keterangannya di Gedung KPK Jakarta yang di rilis website eproc.lkpp.go.id.

Menurut Agus, kesempatan korupsi masih tetap terbuka bila penyelenggara negara yang berwenang dalam sistem lelang, mengatur supaya cuma pihak swasta spesifik yang memperoleh (memenangkan) proyek itu. Hal semacam ini dikerjakan dengan cara membuat spesifikasi barang/jasa yang cuma bisa disiapkan (disediakan) oleh pihak swasta itu. ” Karenanya juga berkaitan memastikan spesifikasi, kan demikian spesifikasi menghadap pada seorang spesifik jadi susah untuk berkompetisi dengan sehat di tender online, ” ungkap Agus.

Agus menjelaskan, dengan spesifikasi barang/jasa yang telah disesuaikan pada perusahaan spesifik (calon pemenang lelang), maka tidak ada sekali lagi persaingan perebutan yang sehat diantara beberapa peserta lelang. Walau sebenarnya, lelang lewat sistem online menjadi arena pertandingan yang sehat dari beberapa peserta lelang. Hingga barang yang dibuat dari lelang ini adalah yang paling baik. “Jadi lelang online mesti ada prinsip juga, supaya pertandingan itu berlangsung sehat. Jadi bila spesifikasi menghadap ke orang atau perusahaan spesifik sulit jadinya kan yang beda masuk, ” ungkapnya.

Agus memberikan contoh seperti pada pengusutan kasus korupsi di Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), pada proyek pengadaan satelit monitor tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. Dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengatur agar pemenang lelang bisa ditentukan perusahaan tertentu, kemudian menerima imbalan (suap) karena telah menolong memenangkan lelang.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek yang dibiaya melalui Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2018 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek ini, berbuntut panjang setelah salah satu rekanan peserta lelang rencananya akan melakukan protes dan menempuh jalur hukum.

Hasil pengumuman lelang melalui website LPSE Kabupaten Trenggalek ada 4 peserta lelang yang masukkan penawaran no 1 PT Sriwijaya Perkasa dengan penawaran terendah sebesar Rp. 8.684.831.492,19, penawar no 2 PT Konstruksi Indonesia Mandiri dengan harga penawaran Rp.9.367.805.736,39. Kemudian penawar no 3 PT Cipta Prima Selaras dengan penawaran Rp.9.377.105.141,72 dan penawar no 4 dengan harga termahal hampir persis dengan HPS yaitu PT Ayem Mulya Indah (Group Triple S) dengan harga penawaran sebesar Rp.9.652.182.044,23 dimana HPS pekerjaan ini sebesar Rp.9.658.594.411,78

Disinilah kejanggalan terlihat, yang ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawarannya tertinggi. Dimana PT Sriwijaya menurunkan angka penawaran sekitar 10 persen, PT Kontruksi Indonesia Mandiri 3 persen dan PT Ayem Mulya Indah yang ditentukan sebagai pemenang hanya selisih 0,009 % kurang dari 1 % atau jika dibulatkan jumlahnya hanya Rp 6.4 juta hampir sama persis dengan HPS yaitu Rp 9.652.182.044.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, M Sholeh ketika coba dikonfirmasi baik melalui ponsel maupun pesan singkat, tidak merespon dan tidak menjawab.yos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *