Lelang Proyek Rp 9,6 M Diduga Bermasalah

JAKARTA – Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menangkap oknum pejabat pengadaan barang dan jasa maupun proyek, namun kondisi di lapangan tidak membuat mereka jera bermain dengan uang negara.

Seperti yang diduga terjadi pada proses lelang proyek peningkatan jalan Craken-Ngulungkulon Kecamatan Munjungan dan Nambak-Ngulungkulon Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Jawa Timur senilai Rp 9,6 miliar, diduga ada oknum panitia atau pokja yang bermain.

Proyek yang dibiaya melalui anggaran pendatapan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2018 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek ini, bakal berbuntut. Salah satu rekanan peserta lelang rencananya akan melakukan protes dan menempuh jalur hukum.

Seperti disampaikan salah satu sumber yang minta tidak disebut namanya, kalau ada pihak rekanan yang akan menyampaikan sanggahan untuk mempertanyakan prosedur penetapan pemenang lelang. “Ada rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang pertama dan kedua, dengan nilai tawar lebih rendah tapi kalah. Ini kan aneh ada apa,” ungkap sumber tadi, Jumat (13 /04/2018)

Hasil pengumuman lelang LPSE Kabupaten Trenggalek ada 4 peserta lelang yang masukkan penawaran, no 1 PT Sriwijaya Perkasa dengan penawaran terendah sebesar Rp. 8.684.831.492,19. Penawar no 2 PT Konstruksi Indonesia Mandiri dengan penawaran sebesar Rp.9.367.805.736,39, penawar no 3 PT Cipta Prima Selaras dengan penawaran Rp.9.377.105.141,72. Terakhir penawar no 4 dengan harga termahal hampir persis dengan HPS yaitu PT Ayem Mulya Indah (Group Triple S ), dengan penawaran Rp.9.652.182.044,23 sedangkan HPS pekerjaan ini sebesar Rp.9.658.594.411,78

Disinilah kejanggalan itu terlihat, yang ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawarannya tertinggi. Dimana PT Ayem Mulya Indah dimenangkan cuma turun 0.009 % kurang dari 1 % jika dibulatkan cuma turun Rp.6.4 jt

Kondisi inilah yang memicu kecurigaan peserta lelang, karena prosedur penetapan pemenang lelang tidak  transparan dan profesional. “Ini jelas terlihat proses lelang dan penetapan pemenang tidak fair. Diduga ada oknum pokja dan ULP yang “bermain”,” beber sumber tadi.

Bahkan kata pria yang kembali wanti-wanti namanya tidak disebut mengungkapkan pihak rekanan yang tidak bisa menerima akan terus mempermasalahkan hal ini, bahkan berencana melaporkan secara hukum. “Karena dikalahkan tanpa alasan yang jelas dan yang ditunjuk jadi pemenang dengan penawaran tertinggi. Tentu saja ada kemungkinan merugikan keuangan negara jika terlalu mahal, selisihnya bisa mencapai Rp 1 miliar antara tawaran pemenang dan tawaran terendah,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Pokja Ramelan ketika coba dikonfirmasi wartawan tidak memberikan tanggapan, baik dihubungi melalui ponsel maupun pesan Wa tidak dibalas.yos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *