Pemkab Enrekang Butuh Rp 2,3 M Untuk Dana KIS

ENREKANG, SULSEL – Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan masih menbutuhkan anggaran sekitar Rp 2,3 miliar untuk mengcover 10.000 warga yang belum mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Enrekang, Sutrisno mengaku saat ini warga yang belum memiliki KIS mencapai 10. 000 orang. Dengan jumlah ini anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,3 miliar. “Kabupaten Enrekang masih butuh penambahan kuota KIS sebanyak 10.000 untuk tahun 2018,” kata Sutrisno di ruang kerjanya Rabu (28/03/2018).

Eks Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Enrekang ini menjelaskan tahun lalu terdapat 28.000 warga yang belum memiliki KIS. Jumlah ini termasuk warga yang tidak direkap dalam pengurusan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Mandiri.

Dikatakan untuk menutup kekurangan kouta warga tak mampu pihaknya membutuhkan anggaran lebih dari Rp 2 miliar untuk 10.000 KIS. Dana ini murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018. Diakuinya kondisi ini terjadi, lantaran dana sharing dari pihak Provinsi Sulsel sudah tidak ada lagi.

Sutrisno berharap tim anggaran di DPRD setempat, dapat menyetujui permohonan anggarannya. Ia memastikan anggaran ini bisa mengatasi warga yang belum memiliki KIS.

Sementara itu Kepala Bidang PKM, Diskes Enrekang,  Abdul Malik  mengharapkan masyarakat memberikan informasi data yang akurat, apabila masih ada warga yang belum mendapatkan KIS. Terutama warga kurang mampu, serta mengidap penyakit tertentu. “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk proaktif mamberikan informasi kalau masih ada warga yang kurang mampu dan belum punya KIS,” pungkas Abd. Malik.Zaini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *