Home Berita MAKI : Jaksa Pinangki Harusnya Dipecat Dengan Tidak Hormat

MAKI : Jaksa Pinangki Harusnya Dipecat Dengan Tidak Hormat

Bukti tambahan yang akan dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

Jakarta,zonanusantara.com– Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) merasa tidak puas atas pencopotan jabatan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan seharusnya jaksa Pinangki dicopot dari jabatannya.

“Pinangki harusnya dipecat dengan tidak hormat karena diduga bertemu Joko Tjandra,”tandas Boyamin Saiman, Kamis (30/7).

Atas pencopotan jaksa Pinangki, Boyamin merencanakan akan menyerahkan bukti tambahan kepada komisi Kejaksaan untuk bahan pemeriksaan terhadap Pinangki.

Jaksa Pinangki yang baru saja dicopot jabatannya oleh lembaganya ini diketahui bersama Anita Kolopaking, pengacara Joko Tjandra sang buronan pembobol Bank Bali terbang ke Malaysia diduga bertemu Joko Tjandra.

Menurut Boyamin, tidak cukup Kejaksaan Agung hanya mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sanksi berat atas perbuatannya sembilan kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan.

“Bahwa sanksi tersebut belum cukup , semestinya sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil Kejagung dan dikeluarkan dari lembaga Kejaksaan dengan alasan Pinangki selama pemeriksaan diduga berbelit, mengelak dan tidak mengakui perbuatan serta melakukan upaya perlawanan balik terhadap pemeriksa Kejagung,”ungkap Boyamin Saiman.

Hal ini lanjutnya menjadi faktor pemberatan sehingga layak sanksi pencopotan dengan tidak hormat.

Alasan lain kata dia, terdapat dugaan bukti yang cukup berupa pengakuan Anita Kolopaking yang telah jujur mengakui bersama sama Pinangki bertemu Joko Tjandra di Malaysia. Keterangan Anita Kolopaking ini semestinya sudah cukup kuat dan tidak perlu menunggu keterangan Joko Tjandra karena akan sulit mendapat keterangan dari Joko Tjandra.

Aktivis anti korupsi ini menjelaskan
sanksi pencopotan jabatan hanya semata mata didasarkan sembilan kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan tanpa menyangkut terkait dugaan bertemu Joko Tjandra di Malaysia dengan dalih Kejagung belum memeriksa Joko Tjandra untuk mengabaikan dugaan pertemuan Pinangki dengan Joko Tjandra.

Kejagung beralasan belum bisa menjadikan sebagai fakta dan bukti dalam hasil pemeriksaan. Kejagung juga menutupi tempat bepergian Pinangki keluar negeri hanya Singapura dan Malaysia, padahal terdapat dugaan pergi ke Amerika Serikat sebanyak dua kali yang tentunya butuh waktu bolos kerja masing-masing sekitar seminggu sehingga PINANGKI diduga sering bolos kerja. Semestinya ini dapat dijadikan dasar sanksi pencopotan dengan tidak hormat.

Karena ia mengatakan MAKI selaku Pelapor kepada Komisi Kejaksaan, akan pihaknya akan menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan berupa poto dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama Anita Kolopaking, pengacara Joko Tjandra, 25 November 2019 menggunakan pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta Kuala Lumpur keberangkatan jam 8.20 WIB. ( poto dokumen terlampir menjadi bagian release ini ).

Lampiran bukti tambahan atas laporan MAKI ke Komisi Kejaksaan

“Selanjutnya kami meminta Komisi Kejaksaan untuk membuat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS terhadap Pinangki apabila terbukti dugaan pertemuannya dengan Joko Tjandra,”tutup Boyamin Saiman.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

Polda Jatim Inisiasi RS Lapangan di Kabupaten Malang

MALANG - Kapolres Malang AKBP Hendri Umar menyebut, di Kabupaten Malang bakal ada pembukaan rumah sakit (RS) lapangan untuk penanganan Covid-19. "Nanti dari provinsi yang...

Jelang Masa Tenang, Polres Malang Bentuk Satgas Money Politic

  MALANG, - Kapolres Malang AKBP Hendri Umar menilai dimasa tenang bakal ada serangan fajar atau money politic. Untuk mencegahnya ia akan membentuk satgas money...

Terlibat Narkoba, Bripka HL Dipecat Sebagai Anggota Polri

BONE, Seorang anggota Polri di Bone, Sulawesi Selatan dipecat tidak dengan tidak hormat akibat terkait kasus narkoba. Bripka HL yang selama ini berrugas di Polres...

Satpol-PP Lakukan Pulbaket Terhadap Bangunan Yang Diduga Ilegal

  MALANG, - Pembangunan perumahan Taman Tirta di Desa Ngenep, Karangploso Kabupaten Malang, Jawa Timur diduga ilegal alias belum mengantongi izin. Terkait dugaan ini, Satuan...

Yunanto Mengkritisi Wartawan Yang Tidak Membedakan Fakta Peristiwa dengan Opini

MALANG, - Yunanto, salah satu wartawan senior menilai saat ini banyak wartawan yang belum menghadirkan ruh jurnalistik sesungguhnya. Wartawan beken yang pernah menggeluti dunia jurnakistik...

Rumah Sakit Pasien Covid 19 Penuh

  MALANG, - Penambahan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Malang kini mengalami peningkatan yang signifikan, berdampak pada kemampuan rumah sakit (RS) rujukan sudah tidak bisa...

Kades di NTT Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kefamenanu,- Penyidik pada Mapolres Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Kepala Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Aloysius Neno sebagai tersangka korupsi. Ia ditetapkan...

BPF Tawarkan Investasi Akhir Tahun 

  MALANG  – PT Bestprofit Futures (BPF) menawarkan program investasi di akhir tahun. Program yang diberi nama window dressing (WD) itu diyakini bakal memberikan banyak...

Mendes : 2021 Dana Desa Difokuskan Untuk Percepatan Ekonomi

JAKARTA,- Tahun depan Dana Desa (DD) Difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi dan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini diungkapkan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah...

PJT I Gulirkan Program Relaksasi Modal, dan Pelatihan Online

  MALANG, -- Untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, akibat Pandemi Covid-19, Perum Jasa Tirta (PJT) I menggulirkan sejumlah program bagi para mitra binaannya yang...