Connect with us

Ekonomi

Pengamat Hukum Tata Negara, Sri Untari Sah Ketua Dekopin

Published

on

Sri Untari

Jember,zonanusantara.com– Sejumlah pakar hukum tata negara menilai Sri Untari sah menjabat Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Pernyataan disampaikan para ahli hukum tata negara, dalam Forum Group Discussion, (FGD) mengkaji persoalan hukum dalam rangka mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi perkoperasian yang demokratis sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia di Jember, belum lama ini.

Tiga di antara pakar hukum yang hadir dalam diskusi tersebut masing-masing, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta,
Prof. Dr. Jamal Wiwoho,
Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Susi Dwi Harijanti, Ph.D, dan Ketua Studi Pancasila dan Penyelenggaraan,
Dr. Jimmy Z. Usfunan.

Menurut Dr. Agus Riewanto, berdasarkan kajian hukum, Ketua Umum Dekopin yang tepat  adalah yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden No.6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ia menjelaskan  dalam Munas Dekopin telah
memilih Sri Untari Bisowarno sebagai ketua umum Dekopin untuk periode  2019-2024.

“Pendapat hukum ini merupakan pendapat tepat dan  dapat dipertanggungjawabkan karena telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wujud  nyata peran Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan legalitas Kepengurusan Dekopin,” jelasnya

Karena itu, ia meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini kementrian Koperasi dan UKM, untuk bisa mengambil langkah yang tegas.

Dikatakan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam Focus Group Discussion ini, yakni berlakunya Anggaran Dasar Dekopin termasuk Anggaran Dasar hasil perubahan telah ditentukan secara jelas dan tegas pada Pasal 59 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 36 Anggaran Dasar, selain itu, Dekopin  yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2011 yaitu wajib  mendapat pengesahan dari Pemerintah.

“Katena itu Menkop tidak usah ragu untuk mengakui, kepemimpinan Sri Untari. Sebab legalitasnya jelas, kalaupun ada yang menggugat dasarnya tidak akan kuat,” pintanya

Menurutnya, yang dilakukan pihak Nurdin Halid, melakukan  perubahan suatu Anggaran Dasar Dekopin dan hasil perubahan tersebut belum mendapat pengesahan dari Pemerintah, maka Anggaran Dasar hasil perubahan tersebut belum berlaku dan tidak sah.

Para pakar hukum tata negara juga menyoroti, jabatan Ketua Umum Dekopin dipilih secara langsung, dengan masa jabatan paling lama dua kali berturut-turut. Lebih dari dua periode dianggap tidak sah.

Karena itu, Dengan terpilihnya Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Dekopin adalah tidak sah dan tidak memiliki legalitas untuk bertindak atas nama Dekopin.


Terhadap pihak-pihak yang keberatan terhadap pendapat hukum  Kementerian Hukum dan HAM terkait Keabsahan Pengurus Dekopin, menurut Agus  hendaknya
menempuh jalur konstitusional yang tersedia dan menghindari upaya pemaksaaan kehendak dan tindakan-tindakan penyelesaian yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *