Connect with us

Berita

Biaya Pendidikan di SD islam Terpadu AFJ Bajoe, Mahal

Published

on

 

Ilustrasi

WATAMPONE, Salah satu SD Islam terpadu di Bone, Sulawesi Selatan, meberapkan biaya pendidikan yang dinilai memberatkan orangtua siswa. Uang pendaftaran untuk siswa baru misalnya dipatok Rp 4 juta. Belum termasuk biaya kenaikan kelas Rp 700 ribu per siswa, SPP bulanan yang nilainya bervariatif.

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Amir Fil Jannah (AFJ) Bajoe ini bernaung dibawa Yayasan Al Amir Fil Jannah Bajoe, Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Ketua Komite Sekolah, H Nahwi Badwi, mengaku telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak pengelolah sekolah, yayasan dan orang tua siswa.

Mengenai biaya yang dikeluhkan tersebut ia juga mengaku baru mengetahuinya.

“Saya baru tahu (dananya) saat bendahara dan kepala sekolahnya datang ke rumah membawa laporannya,” kata H Nahwi, via telepon, Senin (12/10) malam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak orangtua siswa keberatan dengan biaya yang dikenakan pada siswa. Orangtua siswa juga telah melayangkan mosi tidak percaya kepada sekolah tersebut.

Nahwa menjelaskan dalam pertemuan dengan kepsek dan bendahara tidak menyinggung adanya pembayaran kenaikan kelas sebesar Rp 700 ribu persiswa.

“Iniji yang Rp700 ribu yang saya belum tahu, karena tidak ada disebut saat datang ke rumah,”Kata Nahwi.

Sementara Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Misba,saat dihubungi tidak diangkat.

Mengenai pungutan di sekolah telah diatur dalam Permendikbud Nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada SD dan SMP,pada Pasal 5 Permendikbud tersebut jelas ditegaskan, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) yang menerima bantuan operasional, tidak boleh memungut biaya operasi.

Dalam keadaan tertentu, jika sekolah melakukan pungutan biaya operasi maka sekolah harus memperoleh persetujuan tertulis dari oran tua atau wali peserta didik,memperoleh persetujuan dari komite sekolah, memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai kewenangan masing-masing.

Selain itu, sekolah harus memenuhi persyaratan yakni; perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP;

Kemudian, perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah,perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah; perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah; terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan penggunaan sesuai dengan perencanaan.


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *