Connect with us

Politik

Inspektorat Menyerahkan Kasus ASN Pendukung Paslon Tertentu ke Bawaslu

Published

on

 

 

Tridiyah Maestuti

MALANG, – Pihak Inspektorat Kabupaten Malang Jawa Timur belum memastikan keterlibatan ASN dalam politik praktis melanggar kide etik apa pidana.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Tridiyah Mayestuti mengatakan untuk kasus ini, pihaknya menyerahkan kasusnya ke Bawaslu.

“Saat ini kami tunggu hasil pemeriksaan Bawaslu. Tentunya, Bawaslu sudah melakukan pemetaan, Slamet Suyono ini masuk dalam pelanggaran kode etik, melanggar UU ASN, atau pidana,” ungkapnya saat ditemui awak media di Anusopati, Komplek Pendopo Agung Kabupaten Malang, jalan Merdeka Timur, No.3, Kota Malang, Selasa (13/10).

Diketahui seorang pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga berinisial SS, diduga ikut mempromosikan salah satu pasangan calon di daerah itu. SS membagikan foto pasangan calon yang ikut Pilkada di Malang. Kasus ini memantik Bawaslu untuk menelusurinya. Bahkan salah satu saksi yang telah diminta keterangan adalah atasan langsung SS.

Menurut Tridayah, dalam permasalahan ini, yang menentukan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh Slamet Suyono adalah Bawaslu Kabupaten Malang.

“Jika dia (Slamet Suyono) melanggar kode etik dan UU ASN, maka Bawaslu akan bersurat ke Pemkab Malang. Tapi, jika menentukan pidana, biar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Malang yang akan menindak,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Tridayah, dirinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hanya dapat menegakkan hukum administrasi tentang status ASN Slamet Suyono.

“Pemkab Malang selaku APIP, dan sesuai dengan fungsinya serta kewenangan yang telah dimandatkan kepala daerah, akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta akan memproses secara hukum administrasi status kepegawaiannya,” terangnya.

Untuk itu, tambah Tridayah, jika Bawaslu telah mengirimkan berkas ke Pemkab Malang, maka, dirinya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika mengarah ke Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010, sanksi yang terberat yakni mulai penurunan pangkat secara berkala selama 3 tahun, demosi jabatan, pencopotan jabatan, dan pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian dengan tidak terhormat.


“Semuanya tergantung Bawaslu, tapi saya kira karena ini sudah menjadi atensi publik ketika itu diserahkan kepada kita tentunya kita akan sesegera mungkin memprosesnya semoga ini tidak menjadi preseden yang baik bagi semuanya bahwa memang ASN ini harus netral,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *