Connect with us

Berita

Tokoh Adat Insana di TTU Tolak Penetapan Batas Desa

Published

on

Pemuka adat dari Kecamatan Insana gagal menemui bupati soal penolakan batas desa di wilayah itu (Lius S)

KEFAMENANU,-Sejumlah tokoh adat dari Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendatangi kantor Bupati TTU, Jumat lalu.

Kedatangan para tokoh adat tersebut untuk bertemu dengan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes guna menyampaikan sikap penolakan mereka terkait penetapan dan penegasahan batas desa Oenbit Kecamatan Insana dan Desa Teba Kecamatan Biboki yang telah termuat dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2018, tertanggal 9 januari 2018.

Para pemuka adat ini menilai Perbup nomor 5 tahun 2018 tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat di desa Oenbit, dan merugikan masyarakat setempat.

”Perbup nomor 5 tahun 2018 itu tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat di desa Oenbit, makanya kami tolak, karena merasa merugikan kami, terkait batas tanah antara wilayah desa Oenbit dengan Desa Teba,” tandas Benyamin Neonbeni, salah satu tokoh adat dari Desa Oenbit kepada awak media di Kantor Bupati TTU.

Benyamin menjelaskan, desa Oenbit merupakan gabungan dari bekas ketemukungan Oemofa dan Besnaen, kefetoran Oelolok, Kerajaan Insana/Swapraja Insana yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun telah memiliki batas wilayah yang jelas dengan Kerajaan Biboki (Swapraja Biboki).

Sehingga, lanjut Benyamin, penetapan batas wilayah seperti yang tertuang dalam perbup tersebut memiliki dampak terhadap sejarah batas wilayah antara Kekaisaran Maubes/Insana dan Kekaisaran Biboki (Kuluan-Maubes) yang dibuktikan dengan pilar-pilar permanent yang sudah ada sejak jaman pemerintahan Belanda pada tahun 1916.

“Batas ini tidak sesuai dengan batas yang ada sejak jaman Belanda tahun 1916, dari dulu selain ditandai dengan pematang adapun pilar serta tumpukan batu, tetapi pilarnya sudah dihancurkan,”ujarnya.

Ia pun menyesalkan sikap pemerintah daerah yang sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan tentang perbup tersebut kepada masyarakat di desa Oenbit.

Diakui Benyamin, luas lahan yang diklaim masuk ke wilayah Desa T’eba diperkirakan mencapai 1.000 hektare lebih dan pihaknya pun baru mengetahui setelah mendapat copyan perbup tersebut dari kepala Desa T’eba.

“Dekitar seribu hektare dan mungkin lebih, karena yang diambil itu bisa sampai ke Kiupukan Insana. Kami tidak setuju karena masuk juga tanah hak milik, tanah adat dan juga kami punya air pemali serta masyarakat di dusun satu masuk semua ke wilayah T’eba,”akunya.

Benyamin berharap, bupati TTU selaku kepala daerah dapat meninjau kembali perbup tersebut, lantaran dinilai dapat merusak nilai historis batas wilayah tiga Swapraja yang telah ada sejak lama.


“Kami datang kesini untuk menemui bupati guna meminta agar pak bupati dapat meninjau kembali perbup itu, karena tidak sesuai dengan kemauan kami masyarakat Oenbit,”pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *