Home Berita PLN dan BNPT Kerja Sama Cegah Terorisme

PLN dan BNPT Kerja Sama Cegah Terorisme

JAKARTA – BNPT senantiasa menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan seperti Kementerian, Lembaga maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) utamanya pertukaran informasi dalam rangka mencegah tubuh instansi pemerintah dari masuknya bahaya radikal intoleran dan radikal terorisme. Dalam hal tersebut, BNPT dengan PT. PLN (Persero) menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 16 November 2020 di Jakarta.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT. PLN (Persero), Zulkifli Zaini, sementara itu dari pihak BNPT adalah Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis serta Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Budiono Sandi.

“PLN dengan aset lebih dari 1.600 triliun, merupakan aset yang perlu kita jaga bersama, baik itu aset fisik maupun human capitalnya sehingga hal-hal yang terkait radikalisme dan terorisme tidak membahayakan bagi kelistrikan di Indonesia,” ujar Dirut PT. PLN, Zulkifli Zaini saat mengungkapkan alasan dibalik ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara BNPT dengan PT. PLN.

Perjanjian kerja sama yang memuat tentang pencegahan terorisme di lingkungan PT. PLN (Persero) dengan nomor BNPT HK.02.00/24/2020 ini, bertujuan untuk meningkatkan peran para pihak sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mencegah tindak pidana terorisme serta menciptakan lingkungan kerja PT. PLN (Persero) yang bebas dari paham radikal terorisme.

Hal ini tidak lain sebagai komitmen untuk bersinergi antar institusi pemerintah untuk mencegah penyebarluasan paham radikal intoleran dan terorisme. Terlebih perjanjian ini merupakan tindaklanjut yang konkret dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh BNPT dengan Kementerian BUMN tentang Sinergitas Pencegahan Terorisme di Lingkungan Kementerian BUMN pada tanggal 11 Oktober 2019 yang lalu.

“Kita berharap ini menjadi solusi menyelamatkan seluruh institusi negara dari ancaman dan bahaya terorisme termasuk diantaranya adalah penyebarluasan paham radikal intoleran. Penting untuk PLN bisa bekerja dengan baik dan maksimal di dalam mengisi pembangunan negara kita, oleh karenanya apa yang kita lakukan dapat berdampak positif bagi Indonesia sejahtera dan damai,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, MH., saat ditemui usai acara penandatanganan kerja sama.

“Jangan sampai unsur-unsur kejahatan terorisme ini yang menyebarluaskan paham radikal intoleran mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan sarana prasarana atau segala sumber daya yang ada di lingkungan PLN untuk melakukan kejahatan terorisme,” tambahnya.

Selanjutnya Kepala BNPT mengimbau tumbuhnya sinergi antara BNPT dan PT. PLN melalui program Sinergisitas penanggulangan terorisme melalui pendekatan kesejahteraan yang menyasar wilayah-wilayah di Indonesia. Upaya sinergi ini merupakan langkah antisipasi virus radikalisme intoleran dan terorisme yang dapat membahayakan keamanan dan perdamaian bangsa karena menjangkiti siapapun di tengah masyarakat imbas dari kemajuan teknologi khususnya paparsn informasi lewat sosial media.

“Hari ini kita melihat betapa besar dampak virus radikalisme intoleran ini, propaganda ini bisa menyasar kemana saja tidak mengenal suku, agama, status sosial, tua dan muda bisa terjangkit virus ini. Harapannya bersama PLN kita bisa bersama memproyeksikan sentuhan kepada kelompok rentan yang telah menjadi mitra BNPT, kita harus berjalan bersama menyelamatkan bangsa virus radikal intoleransi, vaksin dalam melemahkan virus radikal intoleran ini adalah pendekatan kesejahteraan yang sifatnya pembangunan fisik dan non fisik,” ungkap Boy Rafli.

Adapun lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
a. Pertukaran data dan/atau informasi, termasuk diantaranya informasi terkait rekrutmen calon pegawai PT. PLN (Persero);
b. Pendampingan penyusunan pedoman internal terkait pencegahan tindak pidana terorisme;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
d. Sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana terorisme kepada seluruh pegawai PT. PLN (Persero); dan
e. Kegiatan lainnya yang memungkinkan dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi masing-masing pihak.

Lebih lanjut, tata cara pelaksanaan dari ruang lingkup tersebut dijabarkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Adapun masa berlaku perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama di atas.

Humas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Jakarta, 16 November 2020


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

Hari Terakhir Masa Kampanye Astutik Janjikan Infrastruktur Yang Layak

SIDOARJO,- Dwi Astutik menjanjikan pembangunan jalan yang layak. Ia menegaskan selama masa kepemimpinannya tak satu pun jalan di wilayah itu yang dibiarkan rusak. Penegasan ini...

KASN Menilai Masa Tenang Rawan Pelanggaran Bagi ASN

JAKARTA, - Tahapan Pilkada akan memasuki masa tenang selama tiga hari, yakni pada 6-8 Desember 2020. Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai rentang waktu...

Cabup Kelana Aprillianto Lepas Sepeda Santai

SIDOARJO, Calon Bupati (Cabup) Sidoarjo, Jawa Timur Kelana Aprillianto, melepas sepeda santai yang digelarKelana center di Posko Pemenangan Kelana-Astutik Desa Kepuh Kemiri Tulangan, Jumat...

Dewan Minta KPU Kabupaten Malang Perhatikan Limbah Khusus APD di setiap TPS

MALANG - Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, meminta KPU Kabupaten setempat memperhatikan limbah khusus Alat Pelindung Diri (APD) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS),...

Menakar Pemenang Pilkada TTU dari Pemetaan Basis Pemilih

Catatan : Hiro Bifel - Kupang TAHAPAN pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia pada Desember 2020 yang digelar secara serentak untuk daerah-daerah...

Bupati Bone Resmikan Mesjid Kis Firdaus

BONE, - Bupati Bone, Andi Fashar Padjalangi meresmikan masjid Kis Firdaus di Dusun Cempalagi Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulsel, Rabu (2/12). Masjid tersebut dibangun...

Kelana – Dwi Astutik Punya Solusi Atasi Kemacetan di Aloha dan Gedangan

SIDOARJO,- Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Kelana - Dwi Astutik berjanji bisa mengatasi kemacetan lalulintas di sekitar Aloha dan...

Namanya Disinggung Dalam Debat, Calon Petahana Tersulut Emosi

MALANG, - Debat publik yang diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, diwarnai aksi saling "menghujat". Debat diselenggarakan KPUD Kabupaten Malang, Jawa Timur,...

Dipolisikan Atas Dugaan Pelecehan, Oknum Pejabat di Bone Mengaku Sakit

BONE, - Seorang pejabat di UPT Samsat Bone, Sulawesi Selatan berinisial Ati kini bermasalah dengan tindak pidana dugaan pelecehan seksual. Ati pun terpaksa harus...

KPPS Bakal Dapat Santunan

MALANG, - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dipastikan bakal mendapat santunan. Santunan ini diberikan bagi KPPS yang mendatangi pemilih yang sedang tahap isolasi, terpapar...