JAKARTA – Sejauh ini Kementerian Keuangan yang dinahkondai Sri Mulyani Indrawati selalu terdepan dalam hal transparansi informasi publik, melampaui Kementerian dan lembaga-lembaga publik lainnya.
Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati digelar sebagai “Ratu Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kinerja Menkeu Sri Mulyani Idrawati sebenarnya baik. Kita bangga. Selain memang cerdas dan ahli di bidangnya, ibu Sri sangat terbuka. Kementerian yang dipimpinnya selalu terdepan dalam hal transparansi informasi publik. Di kalangan Komisioner KIP, ibu Menteri diberi gelar sebagai Ratu KIP,” ujar mantan Komisioner KIP, Roman Ndau Lendong dalam percakapan dengan zonanusantara.com.
Roman dan mungkin publik Indonesia terkejut dengan viralnya gaya hidup hedonis dari beberapa pejabat tinggi di lingkungan Kemenkeu. Sebut saja Rafael Alun Trisambodo (mantan pejabat tinggi Ditjen Pajak) dan Andhi Pramono (Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan.
Keluarganya sering memamerkan gaya hidup mewah, yang dipertontonkan melalui media sosial dan mengundang tanya dan rasa ingin tahu netizen.
Viralnya gaya hidup hedonis sejumlah petinggi di Kemenkeu dan kini mulai merambat ke lembaga-lembaga publik lainnya sebenarnya terjadi secara kebetulan.
Bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (20) terhadap David Ozora Latumahina (17) beberapa waktu lalu. Pelaku penganiayaan ternyata putra pejabat tinggi di Ditjen Pajak dan korbannya adalah putra dari pengurus Ansor.
Ternyata kasus penganiayaan itu tidak hanya berhenti di kasus hukum, tetapi menyerembet ke kehidupan pribadi orangtua dan keluarga Mario Dandy Satriyo.
Soalnya Mario menggunakan mobil mewah Rubicon Wranger saat melakukan penganiyaan. Media sosial Maryo diserbu para netizen dan ternyata memang sering pamer barang mewah.
Kekayaan orangtuanyapun diulik. Semuanya terbongkar. Kekayaan ayah Mario melampaui kekayaan bossnya di Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bergerak cepat, memanggil Rafael Alun Trisambodo untuk mengklarifikasi kekayaannya. Berbagai fakta menarik yang selama ini tidak diketahui publik mulai menyeruak ke permukaan.
Kemenkeu merespons dengan tegas dan memecat Rafael Alun Trisambodo. Kemenkeu tidak mentolerir para pejabat di lingkungan Kemenkeu bergaya hidup hedonis. Namun, kejutan datang lagi dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Kepala Bea dan Cukai, Andhi Pramono juga jadi viral karena gaya hidup mewah putrinya, Atasya Yasmin. Andhi Pramono juga berusursan dengan KPK. Dia diminta untuk mengklarifikasi kekayaannya.
“Ini pelajaran berharga bagi pimpinan Kementerian dan lembaga-lembaga publik lainnya supaya melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih melekat kepada anak buah. Jangan hanya percaya laporan tertulis. Kita tidak pernah tahu, bahwa di balik transparansi masih ada transaksi di ruang gelap yang merugikan negara. Transaksi di ruang gelap ini sering tidak diketahui oleh pimpinan, apalagi masyarakat umum,” papar Roman.
Heboh Transaksi Ratusan Triliun di Kemenkeu
Belum reda kasus gaya hidup hedonis pejabat dan keluarganya, Kemenkeu kembali diterpa badai isu yang menghebohkan. Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang nilainya sangat fantastik, Rp 300 triliun.
Diduga uang sebesar itu adalah tindak pidana korupsi dan pencucian uang (money laundry). Konon angka Rp 300 triliun itu didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sontak pernyataan Mahfud MD menjadi heboh. Reaksi publik beragam. Ada yang simpati dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang harus menanggung dosa anak buah yang nakal. Tapi mayoritas menghujat. Kemenkeu dituding sebagai sarang penyamun. Publik mulai ragu dengan integritas para pejabat di lingkungan Kemenkeu.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak luput dari sorotan. Dia digoyang. Sekelompok massa turun ke jalan dan berorasi di depan Gedung DRP RI sambil mengusung spanduk besar: “Kemana Uang Pajak Rakyat. Bongkar! Dana Gelap 300 Triliun?” “Pecat Sri Mulyani.”
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menantang para pihak yang menabuh genderang transaksi mencurigikan di Kemenkeu yang mencapai ratusan trililiun itu untuk menunjukkan bukti. Dia menegaskan, semua rekomendasi PPATK ditindaklanjuti dan dia tegas melakukan bersih-bersih terhadap pejabat di lingkungan Kemenkeu yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Silakan buka semuanya. Angka Rp 300 triliun itu dari mana? Buka juga semuanya nama-nama yang terlibat,” tegasnya.
Untuk meredakan kegaduhan publik yang lebih luas dan bias, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana buru-buru nmembuat klarifikasi mengenai angka 300 triliun tersebut. Ditegaskannya, bahwa angka Rp 300 triliun itu merupakan akumulasi tugas dan fungsi Kemenkeu yang menangani kasus tindak pidana asal.
PPATK lakukan analisis dan hasilnya disampaikan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti. Sebab sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Kemenkeu adalah salah satu penyidik tindak pidana awal yang berkaitan dengan kepabeanan dan perpajakan.
“Jadi, itu bukan abuse of power, korupsi atau pencucian uang di Kemenkeu. Tapi itu tugas dan fungsi Kemenkeu yang tangani kasus tindak pidana asal. Kami melakukan analisis dan hasilnya diserahkan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti,” tegas Ivan.
Mahfud MD sendiri telah mengklarifikasi pernyataannya tentang transaksi mencurigakan sekitar Rp 300 triliun di Kemenkeu tersebut.
Sebelumnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut bahwa transaksi mencurigakan itu diduga tindak pidana korupsi dan kemudian diralat lagi sebagai tindak pidana pencucian uang.
Terakhir Mahfud MD mengklarifikasi kembali bahwa angka Rp 300 triliun itu bukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.
Ignas Iriyanto Jou, menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang disebutnya ngawur dalam membuat kesimpulan atas data yang diterimanya dari PPATK.
Sebagai pejabat publik, Mahfud MD seharusnya tahu dan paham dampak pernyataannya yang menjurus pada tuduhan yang mendiskreditkan Kementerian Keuangan dan dampak ikutannya yang juga tidak kalah dahsyat seperti menurunnya animo masyarakat untuk bayar pajak.
Apalagi pernyataan kontroversial tersebut muncul di tengah tensi politik menjelang Pilpres dan Pileg 2024.
“Maaf, dengan segala respect dan hormat pada pa Mahfud, kali ini bapa over reacted dan itu menimbulkan kegaduhan besar yang tidak perlu. Tokoh sekelas bapa seharusnya bicara terukur,” ujar Ignas, tokoh diaspora dan pengamat sosial asal Ende, NTT.
