BONE–Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, yang kini mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 2, menghadiri acara diskusi dan silaturahmi dengan kalangan pemuda di RC Teras pada hari Minggu, 07 Januari 2024. Acara tersebut dipandu oleh Andi Mattuju sebagai moderator, dengan melibatkan tiga panelis, yakni Andi Sinrang (Ketua Umum DPC Hipmi Bone), Aly Arsandi (Sekretaris HMI Cabang Bone), dan Zulfah Madinatul Munaqisyah (Praktisi Wirausahawan dan Citizen Jurnalis TV).
Dimana dalam momentum tersebut, Andi Amar ditanya mengenai berbagai persoalan kompleks hingga alasanya untuk menjadi caleg DPR RI.
Dia mengungkapkan bahwa dalam suasana politik yang semakin kompleks, sekelompok politisidengan pengalaman yang panjang mengambil sikap yang berani dan jujur terkait dengan perubahan yang mereka inginkan. Mereka menilai bahwa selama ini terlalu banyak perhatian diberikan kepada pertandingan politik pribadi dan program bantuan yang tidak selaras dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Kami ini sudah kesal selama ini. Banyak wakil rakyat, tapi program kasih bantuan diberikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan, sedangkan yang benar-benar membutuhkan teriak-teriawi,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan fenomena di mana program bantuan ekonomi seringkali tidak mencapai sasaran yang seharusnya. Alih-alih membantu yang membutuhkan, banyak bantuan justru mengalir ke pihak yang tidak sepenuhnya memerlukannya. Putra Menteri Pertanian RI ini menegaskan bahwa perubahan drastis diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini.
“Jika terpilih, kita akan merancang undang-undang, merancang anggaran, dan juga mengawasi implementasinya sesuai dengan teknis kebutuhan di lapangan. Bukan sesuai dengan apa yang populer di Google, bukan sesuai dengan apa yang dibahas oleh orang-orang di atas, tapi bagaimana pendapat dan aspirasi masyarakat yang ada di bawah,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat secara langsung dan tidak hanya mengikuti tren atau pendapat dari pihak-pihak tertentu. Dalam pandangannya, fokus utama haruslah memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat dan relevan bagi kebutuhan masyarakat di tingkat dasar.
“Kami sudah tidak perlu lagi mencari kepentingan pribadi. Kami punya waktu untuk mendengarkan apa yang dibawa masyarakat, untuk kemudian merepresentasikannya dalam keputusan yang diambil,” tambahnya. (*)
