APDESI Sulsel Berharap Presiden Jokowi Hadiri Bimtek Pengelolaan Dana Desa

Andi Sri Rahayu Usmi (Foto : koleksi pribadi)

Jakarta, Zonanusantara.com- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi ) Sulawesi Selatan (Sulsel( berencana menggelar bimbingan teknis (bimtek) tentang tata kelolah Dana Desa (DD) dalam waktu dekat.

Ketua DPD APDESI Sulsel, Andi Sri Rahayu Usmi, berharap Presiden Jokowi dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro,
bisa menghadiri acara yang akan dilaksanakan di Makassar, 18 – 21 September 2019.

“Kami berharap Bapak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Desa Eko Putro bisa menghadiri acara tersebut,” ujar Andi Sri Rahayu Usmi melalui pesan WhatsApp, Kamis (14/9/2019)

Meski tidak menjelaskan secara detil apakah pihaknya telah mengirimkan surat undangan kepada orang nomor satu di negeri ini, termasuk kepada Mendes Eko Putro, namun Ayu, demikian sapaan akrab Andi Sri Rahayu Usmi menegaskan pentingnya kehadiran Presiden guna memberikan spirit dan kekuatan kepada seluruh kepala desa tentang bagaimana tata pengelolaan Dana Desa.

“Terus terang, banyak kepala desa yang mengundurkan diri lantaran dihantui perasaan tidak nyaman, karena belum ada pemahaman soal pengelolaan keuangan desa,” ungkapnya.

Untuk menghapus image tersebut dan juga demi mengambil langkah yang sama mengenai pengelolaan anggaran dana tersebut, APDESI mengambil keputusan melakukan bimtek dengan melibatkan seluruh kepala desa se- Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersrbut, kata Ayu, juga dalam rangka pengawasan dan pendampingan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK.

Mantan Kades Mattirowalie, Kecamatan Bontocani, Bone ini mengungkapkan kekhawatiran sejumlah kepala desa dalam mengelola anggaran dana tersebut. Apalagi, lanjut Ayu, banyak yang bermasalah hukum lantaran kurangnya pemahaman bagaimana mengelola anggaran Dana Desa sesuai dengan payung hukum yang ada.

Ayu menyentil masalah hukum yang menyeret sejumlah anggotanya, hanya salah persepsi dan belum ada pemahaman yang sama dengan pihak penegak hukum. Dampaknya banyak kepala desa menjadi sasaran empuk penegak hukum.

“Maka kami minta dukungan pemerintah agar para kepala desa bekerja tidak dalam bayang bayang ketakutan akan masalah hukum,”ujarnya.

Pengamat masalah keuangan desa, Matias Lay, SPd, Msi mengatakan payung hukum tentang pengelolaan Dana Desa sudah diatur dalam Permendagri.

“Aturannya sangat lengkap. Tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran desa,” kata dia.

Staf Ahli Bidang Pemberdayaan dan Kapasitas Kemendagri ini menduga kemungkinan para kepala desa tidak membaca Permendagri. Ia beralasan jika mereka memahaminya, para kades bisa melaksanakan dan mengelolanya dengan baik.

“Bisa saja mereka tidak baca. Permendagri yang mengatur payung hukum tata kelola dana desa, sangat detil dan berjenjang,” tandas Matias.

Mantan wartawan senior asal NTT itu juga menjelaskan pentingnya pemahaman Permendagri yang mengatur tentang Dana Desa. Hanya dengan cara ini lanjutnya, bisa mengeliminir kasus kasus hukum yang menjerat para Kades.

“Kalau jujur, pembinaan soal Dana Desa itu berjenjang. Bahkan untuk pasang PIN kades pun diatur. Masalahnya, para kades baca tidak itu aturan,” kata Mat Lay sapaan Matias Lay mengakhiri keterangannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here