MOJOKERTO – Indonesia masih melakukan impor bahan pangan pokok seperti beras dan gandum. Pemerintah terus mendorong diversifikasi pangan untuk mencapai ketahanan pangan.
Dalam kerangka ini, sorgum menjadi alternatif bahan pangan dengan kandungan karbohidrat rendah dan bebas gluten yang dapat dikembangkan di Indonesia.
Sorgum memiliki serat pangan dan kandungan zat besi yang tinggi, yang dapat membantu pencegahan stunting dan mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan obesitas.
Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Produksi dan Hilirisasi Sorgum untuk menggerakkan produksi sorgum di beberapa wilayah strategis dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan konvergensi dan integrasi program pengembangan sorgum antara kementerian, dinas, dan pihak swasta.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum dalam rangka World Food Day Tahun 2023. Acara ini melibatkan narasumber dari berbagai pihak, termasuk perwakilan dari dinas pertanian, akademisi, dan perusahaan pangan.
Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menjelaskan pentingnya pengawalan dari hulu ke hilir dalam pengembangan sorgum.
“Dengan optimalisasi produksi sorgum dan pengembangan produk pangan olahan berbahan dasar sorgum, diharapkan konsumsi sorgum oleh masyarakat dapat maksimal, meningkatkan harga, dan kesejahteraan petani sorgum,” kata Penny dalam siaran persnya baru-baru ini.
Untuk meningkatkan minat konsumsi sorgum, diperlukan edukasi terkait kandungan gizi dan ragam produk berbahan dasar sorgum. Kepala BPOM mengajak para pelaku usaha pangan olahan untuk memanfaatkan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan.
“BPOM siap memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada para pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil, dalam produksi produk olahan sorgum,” kata Penny.
Pada kesempatan yang sama, BPOM menandatangani nota kesepahaman dengan dua pondok pesantren untuk mengembangkan Santripreneur di bidang obat dan makanan. Ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kewirausahaan di bidang obat dan makanan.
Selain itu, BPOM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki kebijakan dan program penanganan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO).
“BPOM mendorong pemerintah daerah lainnya untuk mengambil inspirasi dari langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memberantas obat tradisional mengandung BKO,” pungkasnya.
