MALANG – Bupati Malang HM Sanusi menebar peringatan untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Malang akan dimutasi jika tidak berprestasi alias kerjanya dianggap tidak ada peningkatan.
Kendati demikian Sanusi tetap mendorong ASN untuk meningkatkan kinerja dengan mengukir prestasi.
“Saya terus mendorong ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan menorehkan prestasi, yang penilaiannya ada di SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) sudah kami evaluasi jabatan, itu udah ada nilainya masing-masing,” ucap Sanusi, Selasa (28/9).
Sementara itu Sanusi berjanji memberikan posisi yang strategis serta jenjang yang jelas bagi ASN yang kinerjanya baik dan mengalami peningkatan.
“Untuk penilaian kinerja itu saya pasrahkan kepada tim penilai kinerja Kabupaten Malang yang dilakukan setiap satu semester. Jadi kalau SAKIP nya tidak tidak naik-naik dan malah turun dan prestasinya tidak ada, itu kepala dinasnya saya suruh evaluasi ke TPK,” tegasnya.
Sanusi menegaskan kepala dinas yang kerjanya buruk, akan menggeser posisi kepimpinan mereka ke bidang lainnya yang notebenenya tingkatanya lebih rendah dari sebelumnya.
“Kalau kepala dinas tidak bisa dicopot, hanya di geser ke tugas yang lain,” tegasnya.
Apalagi, Sanusi menegaskan, saat ini sistem informasi kinerja di pemerintahan sudah dibuat sedemikian transparan. Sehingga pejabat yang bersangkutan bisa melihat sendiri apa saja capaianya saat ini.
“Semua sudah transparan, kami beri mereka datanya dan yang tandatangan saya penilaianya. Mereka bisa mengukur diri sendiri dari nilai, dan nilai itu objektif sekali, dinilai oleh TPK,” terangnya.
Untuk itu, Sanusi berharap, dengan kondisi ini bisa menjadi bahan evaluasi pribadi masing-masing pejabat, agar lebih terpacu dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Mutasi jabatan kepala dinas akan segera dilakukan, saat ini banyak jabatan kepala dinas yang kosong dan diisi oleh Pelaksana tugas (Plt),” ulasnya.
Akan tetapi, ketika ditanya tentang dinas mana saja yang saat ini dapat atensi, dirinya enggan mengatakanya karena hal ini menyangkut pada kinerja pribadi pejabat. Namun dia meyakinkan bahwa semua data sudah tersedia di TPK.
“Evaluasi sementara ada di TPK. Karena menyangkut kredibilitas seorang. Nilainya ada semua di TPK,” pungkasnya.
