Forum Lintas Hukum Indonesia Dukung Revisi UU KPK

Jakarta, Zonanusantara.con– Forum Lintas Hukum Indonesia yang terdiri dari para mantan Jaksa, Polisi, Hakim dan Advokad mendukung sepenuhnya upaya merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih efektif, berdaya guna, mewujudkan keadilan dan menjamin kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum Lintas Hukum Indonesia dengan menghadirkan narasumber antara lain Chairul Imam (mantan Direktur Penyidik Kejaksaan Agung RI), Alfons Loemau, SH (mantan Perwira Polri dan kini sebagai advokat), Petrus Selestinus, SH,MH (mantan Komisioner KPKPN dan koordinator TPDI) dan Servatius S. Manek, SH (praktisi hukum), Kamis (13/9).

Menurut Chairul Imam, revisi UU No. 30 Tahun 2002 sangat urgen. Adapun alasannya antara lain: Pertama, UU No. 30 Tahun 2002 lahir dari eforia reformasi, tanpa penelitian dan kajian yang memadai. Akibatnya, banyak hal yang tercecer, baik secara yuridis maupun sosiologis. Ada beberapa klausul yang tidak sejalan dengan KUHP. Misalnya soal penghentian penyidikan perkara tidak berlaku di KPK. Ini tidak sejalan dengan KUHP. Kedua, status pegawai KPK tidak jelas, ASN atau bukan? Status pegawai KPK yang tidak jelas ini berpengaruh pada model manajemen kepegawaian, sulit dikendalikan. Ada kubu-kubuan di KPK seperti kubu Taliban dan kubu India. Ini harus dicegah. Ketiga, kinerja KPK saat ini juga masih jauh dari harapan, terutama dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK belakangan ini bukan prestasi yang dibanggakan. Nilai kerugian negara dalam OTT tidak besar dan mungkin biaya operasionalnya lebih tinggi. OTT hanya memberi kesan bahwa KPK hebat di mata masyarakat, tetapi tindak pidana korupsi tidak berkurang. Keempat, dari segi pengembalian kerugian negara. Sampai saat ini KPK sudah mengembalikan kerugian negara kurang dari Rp 1 triliun. Sementara Polri sekitar Rp 3 triliun lebih dan Kejaksaan di atas Rp 6 triliun. Dari sisi ini,katanya, KPK boleh dikatakan gagal.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, papar Imam, upaya revisi UU No. 30 Tahun 2002 sangat urgen. Namun revisi yang dimaksud bukan untuk melemahkan KPK, tetapi untuk memperkuat KPK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

“KPK sebenarnya memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki institusi kepolisian maupun kejaksaan, yaitu tindak pencegahan. Namun kewenangan ini belum dilaksanakan secara penuh,” kata Imam.

Hal senada disampaikan Alfons Loemau, SH. Mantan Perwira Polri yang kini berprofesi sebagai advokat ini menegaskan, revisi sebuah Undang-undang adalah hal yang wajar dan perlu dalam negara hukum. Alfons justru mempertanyakan para pihak yang menolak revisi, khususnya dari KPK sendiri.

“Sejauh ini masyarakat berharap agar KPK harus tuntas dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tetapi sejak lembaga ini berdiri, kinerjanya belum memuaskan. Karena itu, upaya merevisi UU KPK adalah langkah yang strategis untuk memperkuat KPK dalam menjalankan tugasnya,” tegas Alfons Loemau.

Karena itu, Alfons berpendapat perlu Badan Pengawas untuk mengontrol kinerja komisioner dan pegawai KPK. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang (abuse of power) yang justru melanggar hukum oleh KPK sebagai penegak hukum.

“Dalam manajemen paling purba sekalipun ada unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, bagaimana mungkin lembaga seperti KPK dengan tugas besar tanpa diawasi? Untuk itu UU No. 30 Tahun 2002 perlu direvisi,” tegas Alfons.

Selanjutnya, praktisi hukum Servastius S. Manek, SH menyoroti penyimpangan dari implementasi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang justru bertentangan dengan asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Dikatakannya, dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melanggar prinsip praduga tidak bersalah. Misalnya menetapkan status tersangka seseorang tanpa diproses selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

“Misalnya penetapan status tersangka seorang Dirut BUMN sejak Desember 2015 dan sampai saat ini statusnya masih tersangka. Kasihan sekali. Dia telah mendapat sanksi sosial, dicegah keluar negeri dan kehilangan kebebasannya dalam menjalani kehidupan. Ini melanggar HAM, membunuh karakter orang dan asas praduga tak bersalah,” tegas Servas.

Servas juga mempertanyakan para pihak yang menolak revisi UU No. 30 Tahun 2002. Padahal Presiden Jokowi sendiri telah menyetujui untuk melakukan revisi atas UU tersebut. Servas berharap, seluruh elemen masyarakat mendukung Presiden untuk merevisi UU tentang KPK, agar lembaga tersebut lebih berdaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini.

Tetap Kritis

Sementara itu, Petrus Selestinus, SH, MH menegaskan bahwa Forum Lintas Hukum Indonesia tetap bersikap kritis berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang ditawarkan DPR RI. Ada beberapa isu krusial dalam RUU tersebut yang perlu dikritisi, di antaranya soal SP3, badan pengawas, penyadapan yang perlu izin dari badan pengawas, status pegawai KPK, penindakan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

“Prinsipnya, revisi UU No. 30 Tahun 2002 harus memperkuat KPK. Karena itu, tidak semua klausul dalam RUU KPK diterima tanpa catatan kritis. Klausul-klausul yang cenderung melemahkan KPK harus dihapus,” kata Petrus.

Untuk itu lanjut Petrus, Forum Lintas Hukum Indonesia terus melakukan kajian terhadap RUU KPK dan melakukan dialog dengan Komisi III DPR untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan UU KPK yang lebih berdaya guna bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan (Pieter S).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here