Setiawan Liu – Jakarta
Perdagangan nikel di bursa London Metal Exchange (LME) naik menjadi US$ 54 ribu per ton, bahkan kadar 2 (dua) mencapai US$ 84 ribu sehingga memicu kegiatan usaha tambang pada sebaran endapan nikel di Morowali (Sulawesi Tengah/Sulteng) dan Konawe Utara atau Konut (Sulawesi Tenggara/Sultra). “Kenaikan harga tersebut juga menjadi harga patokan penjualan (HPP) nikel yang ditentukan pemerintah,” salah seorang pekerja tambang di salah satu perusahaan di Konawe Sultra mengatakan kepada Redaksi.
Kendatipun terjadi kericuhan antar pekerja PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI di Morowali pada tanggal 27 Desember 2022 yang lalu, tapi kondisi sudah berangsur pulih. Usaha tambang nikel di Morowali dan Konut termasuk PMA (Penanaman Modal Asing) Tiongkok sangat tinggi. “Harga tinggi memicu orang berusaha menambang, tapi permintaan sedang bagus, hasil yang ditambang berkurang,” kata sumber tersebut.
katanya
Tambang nikel koridor atau kegiatan eksploitasi yang terdapat pada lorong-lorong atau kawasan yang menghubungkan wilayah tambang suatu perusahaan sedang sepi. Usaha tambang nikel koridor, dimana di dalam kawasan tersebut sudah ada permukiman masyarakat sebetulnya illegal. “Kondisi sekarang, illegal koridor tidak beraktivitas. Sebaliknya, tambang legal yang beraktivitas, tapi tidak begitu banyak,” katanya.
Beberapa perusahaan pada awal tahun 2023 biasanya sedang sibuk mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Ada ketentuan, RKAB harus terbit karena menyangkut berapa penjualan, kapasitas produksi, K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), CSR (corporate social responsibility), rencana reklamasi dan lain sebagainya. “Kerusuhan PT GNI nggak berdampak (secara keseluruhan) terhadap industry, kegiatan penambangan nikel di Sulteng dan Sultra. Saya juga kerja di Konawe Utara. Ada beberapa pabrik smelter di Morowali yang terus aktif termasuk SMI (Sulawesi Mining Investment) yang berlokasi di kecamatan Bahodopi, Morowali,”
Empat pabrik tetap operasional, belum lagi yang di Sultra seperti Virtue Dragon, OSS investasi Tiongkok tetap operasional. Kendatipun, ada hikmah dari kerusuhan PT GNI. Hal-hal yang perlu diantisipasi internal perusahaan, termasuk masalah K3. Jaminan keamanan dari kantor Polres tidak bisa menjadi acuan. “Pekerja seperti kami statusnya swasta, selama kami tetap berkoordinasi, ada perhatian, (operasional) bisa berjalan. Kecuali masalah komunikasi internal perusahaan dengan karyawan, hal ini bisa memicu kerusuhan. System mengenai keamanan di Indonesia sama saja, tidak ada jaminan 100 persen. Hal yang memicu, seperti masalah tenaga kerja, lingkungan, masyarakat, itu kan tidak tiba-tiba. Misalkan ada claim antara satu pihak, pemerintah, mulai dari kantor kecamatan bisa langsung bergerak bantu mediasi. Tapi jaminan 100 persen, nggak mungkin,” katanya.
