Inspektorat Kab Malang Bantah ada Teguran dari KPK terkait Anggaran Konsumsi

IMG 20230316 095803 - Zonanusantara.com
Trydiyah

MALANG-Belum lama ini beredar sebuah rekaman dari pihak KPK yang mempersoalkan alokasi anggaran untuk biaya makan minum tahun 2021 sebesar Rp Rp35 miliar. Rekaman itu berasal dari Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menghadiri pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP).

Setelah diberitakan, pihak Inspektorat Kabupaten Malang membantah. Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti mengaku tidak ada teguran. Hanya ada peringatan tentang anggaran makan minum tahun 2021. “Tapi anggaran sudah sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH),” ucap Tridiyah Maistuti, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (16/3/2023).

Read More

Dijelaskan bahwa dalam rapat MCP lembaga anti rasuah itu menanyakan postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menyangkut dana sebesar Rp 35 m itu lanjut Tridiyah, baru perencanaan tahun 2022, untuk seluruh pelaksanaan mamin kegiatan di Pemkab Malang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga :  Ketua Tim Investigasi Tragedi Kanjuruhan Sesalkan Pembongkaran Stadion

“Anggaran mamin sebesar Rp35 miliar memang ditanyakan efisiennya, dimana kok banyak. Dan jika berbicara efisiensi, ya kita melihat di capaian 2022, yang dipertanggung jawabkan sekarang ini, yang disusun melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang mestinya begitu urutannya,” terangnya.

Akan tetapi, ketika disinggung apakah anggaran itu rasional atau tidak, Tridiyah menegaskan, itu tergantung yang menilai, namun Pemkab Malang menentukan anggaran tersebut, berdasarkan SSH yang berlaku setiap tahun dan ditetapkan maksimal setinggi-tingginya.

“Misalkan saja, menjadi peserta kegiatan perencanaan APBD 1 paket di hotel, berarti memakai metode full board atau lengkap antara Rp300 ribu sampai Rp400 ribu, yang didapat apa, tentu makan dan minum, snack, atau ada goodie bag. Dan ketika kegiatan disaat pandemi Covid-19, yang didapat peserta rapat berupa hand sanitizer dan masker. Sehingga Pemkab Malang dalam membelanjakan anggaran mamin sudah sesuai atuaran, yakni sesuai SSH,” ulasnya.

Baca Juga :  Kapolsek Barebbo Giat Sosialisasi Netralitas Polri dalam Mendukung Pemilu Damai 2024

“Apabila dalam pelaksaan melebihi SSH, baru itu penyimpangan, dan kita sudah ada Analisa Standard Belanja (ASB) yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran itu,” tambahnya.

Sedangkan, ketika ditanya apakah akan melakukan evaluasi anggaran soal mamin akibat peringatan dari KPK itu, Tridiyah menjab yang pasti Pemkab Malang menyesuaikan kebutuhan, dan tidak bisa begitu, karena semua itu direncanakan sesuai kebutuhan.

“Mengapa direncanakan sebegitu besarnya, pasti ada hitungannya. Minimal mengetahui berapa jumlah kunjungan tamunya, dan mamin itu kan salah satunya untuk jamuan rapat,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam percakapan di rekaman saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, pada 15 Februari 2022 lalu, tim KPK mempertanyakan besaran anggaran mamin tidak wajar.

Namun, dari peserta rapat ada yang menjawab wajar dengan sekali rapat Rp 12 juta, maka KPK berpendapat Pemkab Malang harus menggelar rapat sebanyak 3000 kali untuk menghabiskan anggaran Rp 35 miliar, dan itu dianggap tidak mungkin, karena kondisi saat itu Pandemi Covid-19.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *