Kesalahan Persyaratan Tender di Pemkab Malang Disoal ProDesa

Peningkatan jalan di Kabupaten Malang (Foto : Cahyono)

Malang, Zonanusantara.com- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang telah melakukan pelelangan proyek, diduga banyak kesalahan persyaratan tender. Kesalahan tersebut disoroti oleh LSM ProDesa Malang.

Banyaknya kesalahan dalam persyaratan tender, dinilai melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/ Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 7/ Tahun 2019 tentang Standard dan Pedoman Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi.

Koordinator Badan Pekerja ProDesa Malang, Ahmad Kusaeri, mengatakan kesalahan tersebut terkait dengan adanya dukungan bank. Ditambahkan, dalam Perpres tersebut tidak diperlukan adanya syarat dukungan bank. Sementara pada saat penawaran, masih banyak rekanan tetap menggunakan dukungan bank.

“Jika kami cermati aturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR Tahun 2019, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan peserta lelang yang dibentuk masing-masing OPD dilarang menambah persyaratan di luar ketentuan,” kata dia, Minggu (24/8/2019)

Kusaeri menegaskan, jika ada peserta lelang tidak keberatan persyaratan yang diminta Pokja, maka patut diduga adanya suatu pengaturan antara Pokja dengan calon penyedia barang dan jasa. Karena untuk bisa menang tender, maka rekanan mau memenuhi aturan yang diminta Pokja. Sehingga dengan begitu, rekanan yang juga sebagai calon peserta lelang akan kesulitan dalam memenuhi persyaratan.

Kusaeri mengaku mendapatkan pengaduan dari beberapa kontraktor. Intinya, ada pemenang lelang penawarannya lebih tinggi, namun dimenangkan. Padahal, ada penawaran yang lebih rendah. Patut dapat diduga rekanan yang dimenangkan masih kerabat kepala OPD yang melakukan lelang barang dan jasa.

Selain itu, dalam persoalan tersebut sudah ada beberapa kontraktor yang mengajukan sanggahan atas proses tender. Di antaranya pekerjaan rehabilitasi ruang pelayanan dan sarpas Kantor Dispendukcapil Pemkab Kabupaten Malang. Sedangkan dalam sanggahan yang diajukan salah satu kontraktor itu, yakni dalam tender untuk pekerjaan tersebut, Pokja Pemilihan telah menerapkan Sistem Pengadaan Menggunakan Tender, Pasca Kualifikasi Satu File, dan Harga Terendah Sistem Gugur, sesuai dengan apa yang tercantum dalam tampilan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kusaeri juga menjelaskan dalam tender Pokja Pemilihan tidak mematuhi ketentuan regulasi tentang Sistem Pengadaan Barang/Jasa, terutama dalam hal penjadwalan tender, sesuai dengan yang tercantum dalam Perpres Nomor 16/Tahun 2018 dan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019.

“Pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya jadwal tahapan tender, dan untuk pembuktian kualifikasi,
penentapan pemenang dan pengumuman pemenang dijadwalkan di hari yang sama,” paparnya.

Secara terpisah, salah satu rekanan, Agus Susanto mengatakan, masalah dukungan bank yang dilakukan rekanan, sepertinya tidak ada masalah. Karena para rekanan merasa tidak keberatan, dan para rekanan bisa memenuhi persyaratan yang diminta Pokja. Selain itu, persyaratan biasa jika ada dukungan bank. Sedangkan terkait Pokja Pemilih menambah aturan dalam persyaratan lelang, tentunya itu bukan wewenang rekanan.

“Jika ada rekanan yang berat dalam aturan itu, maka peserta lelang melakukan komplain sewaktu masih tahap anwising dan itu sering kita lakukan, Tapi, setahu saya masalah dukungan bank semua peserta lelang tidak ada yang komplain, karena aturan itu kita anggap biasa,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here