KPN GARDA : Pemerintah Jangan Hanya Lindungi Investasi

Igun Wicaksono (Foto : Dedy Mulyadi)

JAKARTA, zonanusantara.com – Ketua Presidium Nasional (KPN), Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Igun Wicaksono, meminta Pemerintah jangan hanya pro kepada kepentingan perusahaan startup ride hailing, penyedia aplikasi jasa pemesanan transportasi berbasis online (aplikator), untuk menjaga nilai investasi.

“Khususnya bagi ojek online yang hingga saat ini tidak punya legalitas atau kekuatan hukum, sehingga dengan mudah dapat menjadi bulan-bulanan kepentingan aplikator dalam membesarkan nilai kapital bisnisnya,” ujsr Igun dalam pernyataannya yang dikirim melalui pesan WhatsApp, Jum’at (8/11/2019) di Jakarta.

Melihat kecenderungan pemerintah saat ini ujarnya, lebih pro kepada kepentingan investasi berbalut inovasi teknologi dalam persaingan digital 4.0 namun abaikan aspek sosial dan hukum dalam melindungi warga negaranya yang berprofesi sebagai operator pengemudi ojek online.

Dengan demikian ditegaskan Igun, sudah hampir satu dasawarsa semenjak perusahaan startup ride hailing pertama di Indonesia beroperasi tahun 2010 lalu, hanya kebijakan-kebijakan dan deskresi yang sifatnya tidak permanen untuk ojek online agar bisa terus eksis dan agar dapat diklaim sebagai prestasi untuk mengurangi pengangguran namun faktor perlindungan hukumnya diabaikan.

“Ini akan menjadi bom waktu dan konflik sosial di kalangan pengemudi, pengguna maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan bisnis startup ride hailing ini, misalnya akan marak gelombang aksi demonstrasi para pengemudi ojek online yang mendapat perlakuan tidak adil dari pihak aplikator di berbagai daerah maupun di pusat pemerintahan di Jakarta,” pungkasnya.

Masih lanjut Igun, melihat tugas dan tanggung jawab DPR RI periode 2019-2024 bersama pemerintah meminta agar segera membuat produk hukum yang dapat melindungi hak-hak pengemudi ojek online secara permanen dengan dasar Undang-Undang, apalagi oleh salah satu perusahaan startup berlabel Decacorn yang memiliki nilai kapital dan investasi ratusan triliun,

“Para pengemudi ojek online dikenakan pajak penghasilan yang dipotong secara otomatis dari aplikasinya, artinya pengemudi ojek online sudah tunaikan kewajiban kepada Negara dengan membayar pajak ke Negara dan pengemudi ojek online juga punya hak menuntut legalitas bagi profesi dan alat transportasinya,” imbuhnya.

Masih ditambahkan Ketua Presidium Nasional GARDA, jika para pengemudi ojek online sudah memiliki legalitas permanen berdasarkan undang-undang, maka diharapkan secara bertahap kesejahteraan para pengemudi ojek online akan terus meningkat seiring kesamaan hak kemitraan yang memenuhi unsur keadilan hukum antara pebisnis dengan mitra pengemudinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here