KPU NTT Batalkan Enam Parpol Peserta Pemilu

Ketua KPUD NTT (Foto : Hiro Bifel)

Kupang, Zonanusantara.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) membatalkan kepesertaan enam partai politik (parpol) dalam pemilu 2019.

Enam parpol dimaksud berada di tujuh kabupaten dalam wilayah berbasis kepulauan itu. Landasan yuridisnya, karena sampai dengan berakhirnya waktu yang ditetapkan, pengurus enam parpol dimaksud tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

“Kami akhirnya mengambil langkah tegas. Mencoret dan membatalkan kepesertaan enam partai politik di tujuh kabupatencdi NTT, karena tidak menyerahkan LADK hingga 10 Maret 2019,” kata Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, di Kupang, Minggu petang.

Enam parpol tersebut rincinya, Partai Garuda di Sabu Raijua, Partai Berkarya di Ngada dan Manggarai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumba Timur dan Sabu Raijua, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sabu Raijua, Ngada dan Sumba Barat.

Berikutnya, sambung Dohu, Partai Bulan Bintang (PBB) di Ngada, Nagekeo, Malaka, Sumba Timur dan Rote Ndao. Terakhir, PKP Indonesia di Kabupaten Ngada.

“Kasus di NTT, rata-rata parpol tidak memiliki daftar calon tetap di kabupaten-kabupaten tersebut. Bahkan, ada parpol yang pengurusnya tidak aktif, karena pindah menjadi caleg partai lain,” tandas Dohu.

Anggota KPU NTT dua periode itu memperjelas, karena kepengurusan parpol dimaksud tidak ada, sehingga KPU kesulitan melakukan koordinasi.

“Yang dicoret itu karena tidak menyerahkan LADK. Selain itu KPU kabupaten kesulitan koordinasi dengan pengurusnya,” imbuh ia.

Ia sebutkan pula dasar pembatalan itu adalah SK KPU RI Nomor 744/PL.01.6.KPt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Keputusan KPU NTT ia sebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 338 (ayat 1) UU RI No. 7/ Tahun 2017 tentang Pemilu. Intinya, parpol peserta pemilu yang tidak menyerahkan dana awal kampanye akan dikenai sanksi.

“Sanksinya berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan,” imbuh Dohu.

Nasional 11 Parpol

Sebelumnya, secara nasional sikap serupa juga diambil KPU RI terhadap 11 parpol yang dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2019, untuk pemilihan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Parpol itu dibatalkan keikutsertaannya di Pemilu daerah. Hanya ada lima parpol yang menyerahkan LADK, yakni Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Demokrat.

“Jadi ada sebelas parpol tidak lengkap, lima partai politik lengkap, satu kejadian di provinsi, 428 kejadian di kabupaten/kota. Jadi total 429 yang tidak mengumpulkan laporan awal dana kampanye,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta.

KPU membagi 11 parpol itu menjadi tiga kategori. Pertama, parpol yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota dan mengajukan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/ kota tetapi tidak menyampaikan laporan LADK sampai dengan tenggat waktu 10 Maret 2019.

Kedua, parpol yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu 10 Maret 2019.

Ketiga, parpol yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tidak mengajukan tidak punya kepengurusan di kabupaten/kota dan tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, serta tidak menyampaikan LADK sampai 10 Maret 2019.

Reporter: Hiro Bifel, Anggriawan Kedabu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here