Lemah Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Pemilu

George Dasilva memberikan keterangan pers terkait masalah penanganan dan penyelesaian kasus kasus yang berkaitan dengan Pemilu. (Foto : Yosef Naiobe)

Malang, Zonanusantara.com – Partisipasi masyarakat terhadap tahapan – tahapan pemilu dinilai masih sangat lemah. Padahal pemilu membutuhkan peran serta masyarakat demi suksesnya pesta demokrasi ini.

Hal ini disampaikan Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, Jawa Timur George Dasilva di sela – sela rakor Panwascam di Hotel Mirabel, Jumat (8/3/2019).

Menurutnya, pemilu tidak saja tanggungjawab penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Pemilu lanjut George, membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat.

“Kita harus akui bahwa kesadaran masyarakat kita dalam mengawasi tahapan – tahapan pemilu sangat rendah. Makanya banyak kasus yang terjadi namun tidak bisa ditindaklanjuti,” kata dia.

Kondisi seperti ini akan menyulitkan petugas atau anggota Bawaslu untuk memantau secara keseluruhan tahapan pemilu yang ada. Apalagi secara geografis Kabupaten Malang sangat luas. Terdiri dari 33 kecamatan. Kendala lain, terbatasnya anggota Panwas. Di setiap kecamatan hanya ada tiga orang Panwas.

“Selain itu masalah sumberdaya manusia (SDM). Kebanyakan anggota Panwascam tidak punya latar belakang ilmu hukum. Karena itu kita selalu memberikan pembekalan dan bimbingan teknis bagaimana mengatasi persoalan pemilu,”ujarnya.

Dijelaskan hingga saat ini, khususnya di Kabupaten Malang, terdapat 453 kasus. Namun tidak ada satu pun di antara banyaknya kasus atau pelanggan ini yang berpotensi masuk kategori pelanggaran pidana pemilu.

“Semua sebatas pelanggaran administrasi. Nah kasus seperti ini hanya membutuhkan klarifikasi,” tandasnya.

Geogre mengaku kultur masyarakat dan agama ikut mempengaruhi efektivitas cara menangani pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu. Ia mencontohkan jika seorang kepala desa atau tokoh agama yang terindikasi melakukan suatu pelanggaran, terkadang sulit untuk memanggil yang bersangkutan.

“Kalau itu dilakukan oleh tokoh agama siapa yang berani,” ucap Geogre berargumen.

Meski demikian George mengaku sejauh ini belum ada pelanggaran yang serius. Karena itu ia mengharapkan peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut membantu lembaga penyelenggara pemilu.

“Ya harapan kita itu saja. Masyarakat jangan merasa takut untuk melapor jika ada temuan di lapangan,” harap George Dasilva.

Baca: Dispendukcapil Kabupaten Malang Bakal Terapkan Tanda Tangan Elektronik

Dalam rakor yang dihadiri 33 anggota Panwascam, materi yang dibahas antara lain menyangkut jadwal kampanye selama 21 hari, terhitung, 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Atau H-3 sebelum Pemilu dilangsungkan.

“Kita juga paparkan untuk pendistribusian logistik pemilu sejauh ini sudah dilakukan KPU pada 33 kecamatan se Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Pelipat kertas suara dijaga ketat aparat

Belum lama ini, Bawaslu menggelar rapat dengan KPU terkait logistik pemilu. Dimana 100 orang melipat surat suara selama 30 hari secara nonstop.

“Selama bertugas melihat kertas surat suara, mereka dijaga ketat petugas. Tidak diperbolehkan keluar ke mana – mana sampai tugas mereka selesai,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here