LHKPN, Sarana Efektif Cegah Tindak Pidana Korupsi

 

Petrus Selestinus (kiri) dalam diskusi tentang Revisi UU KPK belum lama ini (ist)

Jakarta, Zonanusantara.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesungguhnya merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) di Tanah Air.

LHKPN secara konstitusional diatur dalam UU RI No. 28/ Tahun 1999. Menjadi instrumen untuk menghitung dan mengontrol kekayaan para penyelenggara negara. Namun instrumen tersebut mati suri sejak KPK berdiri 2002 silam.

Demikian disampaikan dua pengacara senior yang tergabung dalam Forum Lintas Hukum Indonesia, Alfons Loemau, SH dan Petrus Selestinus, SH, MH dalam sebuah diskusi publik tentang Revisi UU KPK belum lama ini, di Jakarta.

Menurut Alfons Loemau, KPK seharusnya memanfaatkan instrumen LHKPN untuk menelusuri kekayaan para pejabat negara. Melalui instrumen itu dapat diketahui sumber-sumber harta kekayaan para penyelenggara negara. Baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

“Apabila harta kekayaannya membeludak, sementara gajinya tidak sepadan, maka patut dicurigai dari mana asal harta kekayaannya tersebut. Tidak mungkin dia kaya raya tanpa berbuat curang atau korupsi,” ujar Alfons.

Alfons memperjelas, LHKPN juga merupakan instrumen pembanding untuk menelusuri harta kekayaan para penyelenggara negara. Perubahan mencolok harta kekayaan penyelenggara sebelum menduduki jabatan tertentu dan setelah menduduki jabatan, menurut ia patut dicurigai dan perlu ditelusuri oleh KPK.

“Sayang, KPK mengabaikan instrumen tersebut. Padahal LHKPN sudah diatur undang-undang. KPK lebih bertindak sebagai polantas (polisi lalu lintas), menunggu di tikungan dan melakukan OTT. KPK seolah-olah menggiring orang untuk melakukan korupsi, lalu OTT. Padahal hasil OTT tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. KPK juga lebih mengutamakan hukuman fisik daripada pengembalian keuangan negara,” tegas Alfons.

Mantan Komisioner LHKPN dan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, SH, MH mengatakan, LHKPN sebenarnya persoalan lama. Sebelum KPK dibentuk berdasarkan UU RI No. 30/ Tahun 2002 tentang KPK, sudah ada LHKPN yang diatur dalam UU No. 28/ Tahun 1999. Lembaga ini sangat ditakuti oleh para pejabat, karena harta kekayaan mereka diumumkan ke publik.

“Saat itu para pejabat paling takut terhadap LHKPN. Mereka harus jujur mengisi formulir harta kekayaannya. Selanjutnya harta kekayaan tersebut diumumkan ke publik. Tanpa diperintah, masyarakat biasanya menyampaikan informasi harta-harta kekayaan yang bersangkutan yang tidak dilaporkan. Namun instrumen LHKPN tidak bermanfaat bagi KPK dan bahkan sama sekali tidak digunakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Petrus.

Masih menurut Petrus, jika KPK memanfaatkan LHKPN, pasti banyak pejabat yang diungkap harta kekayaannya yang tidak wajar, jika dibandingkan dengan gaji yang diterimanya. Bukan hanya itu, melalui penelusuran LHKPN, pasti ditemukan tindak pidana korupsi. Tetapi LHKPN mati suri di bawah KPK, sehingga banyak kasus korupsi tidak dapat diungkap secara tuntas dan harta kekayaan hasil korupsi juga sulit dilacak.

“Tahun 2015 kami pernah minta laporan harta kakayaan Setya Novanto. Dari dokumen yang kami terima, banyak harta kekayaan Novanto yang tidak dilaporkan. Baik yang di Jakarta maupun di daerah. Tetapi KPK sendiri tidak mempersoalkannya,” paparnya.

Petrus berharap, KPK yang akan datang memanfaatkan instrumen LHKPN secara optimal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor. Dalam RUU KPK, katanya, ada klausul yang mengatur tentang LHKPN.

KPK juga ia harapkan tidak hanya fokus pada OTT, tetapi pada tindak pencegahan melalui LHKPN. Ia optimistis, dengan cara menelusuri LHKPN, KPK akan lebih efektif mencegah tipikor. (Pieter S.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here