*Mengabdi pada Demokratisasi yang Bermartabat, Sebuah Obsesi*

Foto : dok pribadiö

Oleh:
*Anis Suhartini, ST*

Kalimat judul artikel ini mengandung tiga terminologi (kata istilah) yang saya senangi. Rincinya, (1) mengabdi, (2) demokratisasi, dan (3) bermartabat. Tentu, saya punya argumentasi perihal tiga terminologi tersebut mengapa saya senangi.

“Mengabdi” adalah terminologi yang saya senangi, bila berkorelasi dengan kepentingan dan manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Di dalam terminologi “mengabdi”, saya meyakini ada ketulusan bertindak melakukan sesuatu secara tulus dan ikhlas.

Begitu pula terminologi “demokratisasi” dan “bermartabat”. Saya senangi, karena di dalam istilah “demokratisasi” terkandung makna tentang harkat-martabat rakyat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Berikutnya, di dalam istilah “bermartabat” terkandung makna akhlak yang mulia, konsisten, kredibel dan akuntabel.

*Obsesi Kontribusi*
Sejujurnya, dalam ketidaksempurnaan manusia berjender perempuan, saya sungguh-sungguh berniat mengabdi. Obsesi saya, pengabdian yang bermanfaat positif bagi sebanyak-banyaknya manusia. Dalam tataran kehidupan di negara demokratis, saya ingin pula berbuat nyata. Memberikan kontribusi pada segala upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Akhirnya, obsesi mengabdi pada peningkatan kualitas kehidupan demokratis itu saya harapkan bisa bermuara pada terwujudnya demokrasi yang bermartabat. Maknanya, suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memuliakan akhlak. Berperilaku konsisten pada norma dan kaidah hukum positif yang telah disepakati bersama.

Bertolak dari obsesi itulah, alhamdulillah bisa saya konkretkan lewat keberadaan saya sebagai komisioner KPU Kabupaten Malang. Wujud konket berupa kontribusi yang saya upayakan secara sungguh-sungguh, antara lain serangkaian kegiatan penyuluhan pada masyarakat.

Sasaran saya, perempuan. Mereka secara kolektif atau berkolompok-kelompok diwadahi berbagai ormas kewanitaan di Kabupaten Malang. Mulai dari ibu-ibu dalam wadah muslinat, remaja putri dalam fatayat, generasi milenial, PKK hingga ormas para istri ASN.

Materi yang saya suluhkan, antara lain tentang ke-pemilu-an, demokrasi, serta makna tentang martabat dan kedaulatan di tangan rakyat. Semuanya dalam bingkai NKRI beridiologikan Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945 dalam kesatuan Bhineka Tunggal Ika.

“Catatan kecil” saya seusai kegiatan penyuluhan tersebut, ada antusiasme bagus dari pihak komunikan (audien). Hal itu tampak dari rasa ingin tahu yang mereka kemas dalam bentuk sederet pertanyaan. Respon positif komunikan (audien) itu menambah semangat saya untuk meningkatkan kuantitas penyuluhan disertai peningkatan kualitas materi yang saya suluhkan.

*Kredibilitas Akhlak*
Bertemu, berkumpul, kemudian berdialog dengan berbagai komunitas yang “haus” informasi tentang demokratisasi bermartabat, sungguh menyenangkan. Momentum itu kerap saya gunakan sebagai wahana untuk menyuluh secara baik dan benar. Tentu saja, tidak menyimpang dari tupoksi saya sebagai Komisioner KPU Kabupaten Malang.

Nyaris selalu saya kedepankan arti penting tentang eksistensi para pemangku kebijakan dalam konteks demokratisasi bermartabat. Galibnya, porsi pemangku kebijakan tersebut haruslah diisi oleh orang-orang yang patut dan layak.
Hanya dengan demikian kehidupan masyarakat yang demokratis, bermartabat, damai dan sejahtera bisa dihadirkan.

Sebagai lembaga menyelengga pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU haruslah “diisi” oleh orang-orang yang berintegritas tinggi, kapabel, dan senantiasa menjaga martabatnya. Orang-orang yang berani tegak membusungkan dada seraya berkata “Tidak!!” tatkala ada pihak-pihak yang mengintervensi negatif kemandiriannya dengan berbagai modus operandi.

Pendek kata, tidak boleh ada setitik pun toleransi yang berpotensi mendegradasi bobot kualitas pemilu bermartabat. Sekali lagi, saya meyakini, halnya dengan demikian itulah eksistensi instutusi KPU dalam konteks ke-pemilu-an yang demokratis dan bermartabat bisa difaktualisasikan.

Pemilu yang demokratis dan bermartabat tidak hanya bermakna “Vox Populi Vox Dei” (suara mayoritas rakyat adalah “suara Tuhan”). Tentu harus lebih dari itu, “Salus Populi Suprema Lex” (keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi).

Semoga rangkaian obsesi indah itu bisa mewujud di bumi NKRI. **

*Catatan Redaksi:*
Penulis adalah Komisioner KPU Kabupaten Malang; alumnus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here