Oleh: Petrus Selestinus, SH
Beberapa pekan terakhir Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tranding topik di berbagai platform media sosial seperti facebook, group whatsapp (WA) dan media online berkaitan dengan sepak terjang Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata, SH, SIK dan group WA Kaisar Hitam (KH) Destroyer binaannya. Di dalam group WA yang digawangi AKBP Yudha Pranata, SH, SIK beranggotakan wartawan lokal dan anggota Polres setempat.
Konon, pembentukan GWA KH Destroyer ini bertujuan untuk membina anak-anak muda Nagekeo, termasuk membina para jurnalis dalam bentuk kegiatan olahraga seperti futsal, volleyball fan sepakbola. Dalam berbagai kesempatan, AKBP Yudha Pranata, selalu menggarisbawahi tujuan mulia keberadaan GWA KH Destroyer, termasuk saat audiensi dengan massa GMNI Nagekeo saat menggelar aksi damai di depan Mapolres Nagekeo belum lama ini.
Namun klarifikasi Kapolres Yudha Pranata, SH, SIK bertolak belakang dengan realita yang sebenarnya. Berdasarkan jejak digital percakapan dalam GWA KH Destroyer, tampak bahwa group eksklusif ini merupakan kekuatan ekstra untuk mengintimidasi, meneror dan menebarkan ujaran kebencian serta ancaman terhadap para pihak yang berseberangan dengan kepentingan AKBP Yudha Pranata dan kelompoknya sebagaimana dialami oleh jurnalis tribunflores.com Patrick Jawa,
beberapa waktu lalu.
Berdasarkan fakta-fakta yang tak terbantahkan tersebut menjadi jelas, bahwa AKBP Yudha Pranata telah melakukan kebohongan, baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Nagekeo maupun para petinggi Polri. GWA KH-Destroyer yang berulang kali disebutnya sebagai sarana “membina wartawan” harus dipandang sebagai “tipu muslihat”, karena GWA KH-Destroyer adalah organ ilegal yang dilekatkan pada lembaga resmi Polres Nagekeo untuk tujuan tertentu.
Sejauh ini tidak ada mandat dari pimpinan Polri kepada Yudha Pranata untuk membentuk organ lain di luar organ resmi Polri, apalagi untuk membina profesi wartawan yang bukan tugasnya dan tanpa mandat dari Organisasi Profesi Wartawan. Apa yang dilakukan Yudha Pranata telah melampaui wewenangnya sebagai Kapolres Nagekeo untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Dengan demikian maka GWA KH-Destroyer, pimpinan Yudha Pranata dan sekelompok wartawan yang menjadi anggotanya, harus dipandang sebagai organisasi ilegal yang menunggangi institusi Polri untuk misi dan kepentingan lain di luar visi dan misi Polri dan di luar visi dan misi Organisasi Profesi Wartawan itu sendiri.
Yudha Pranata seharusnya paham bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam sebuah Peraturan Kepala Kepolisian Negara, secara tegas melarang setiap pejabat Polri menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas berupa menyebarluaskan berita tidak benar, mengunggah, memposting ujaran kebencian, radikalisme, dan konten lain yang eksklusif. Patut diduga Yudha Pranata memiliki hidden agenda di balik pembentukan GWA Destroyer.
Dalam percakapan di GWA KH-Destro, kita tidak menemukan karakter dan performa positif wartawan untuk kepentingan kamtibmas, malah sebaliknya menciptakan situasi gaduh, kontraproduktif, bahkan keterbelahan masyarakat, sehingga jauh melenceng dari makna pembinaan itu sendiri, yaitu untuk menghasilkan sumber daya manusia wartawan yang bermutu.
Apa yang dilakukan oleh Yudha Pranata, justru semakin mempopulerkan GWA KH-Destroyer, ketimbang Polres Nagekeo. Setiap aktivitas Yudha Pranata yang selalu ditonjolkan adalah KH-Drstroyer, bukan program presisi Kapolri Listiyo Sigit atau karya nyata Polda NTT.
Karena itu kita tidak heran kalau Lembaga Ombudsman RI NTT belum lama ini merelease hasil penilaian terhadap kinerja 22 Polres di wikayah hukum Polda NTT, dan hasilnya Polres Nagekeo, satu-satunya Polres yang mendapat nilai terendah, karena minim prestasi akibat lebih banyak mengurusi hal-hal di luar tugas Polri.
Kita tidak menemukan narasi positif yang keluar dari percakapan Yudha Pranata dalam WAG KH Destroyer, malah terdapat perintah kepada anggotanya untuk buat dia (Patrik) stress, kita juga tidak menemukan Yudha Ptanata menegur anggotanya agar tidak mengunakan narasi yang bermuatan kebencian, permufakatan jahat, teror dan intimidasi kepada kelompok profesi lain dalam percakapan di GWA KH Destroyer.
Kehadiran KH Destroyer saat ini memang berdampak negatif bagi masyarakat Nagekeo. Terjadi kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang tidak dinginkan. Setidaknya terjadi perang narasi yang tidak etis, vulgar dan penuh kebencian antara kelompok masyarakat Nagekeo yang menimbulkan kegaduhan, dan masalah hukum.
Menyikapi kondisi Nagekeo yang kurang kondusif akhir-akhir ini, Kapolri dan Kapolda NTT seharusnya segera menonaktifkan AKBP Yudha Pranata dari jabatan Kapolres Nagekeo. Hal ini penting untuk menyudahi kegaduhan, keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat Nagekeo serta memutus mata rantai hidden agenda di balik keberadaan KH Destroyer.
Petrus Selestinus SH : Koordinator TPDI dan Gerakan Advokat Perekat Nusantara)
