BONE–Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan, Pemerintah, dan Keadilan (LP KPK) Bone, Eko Wahyudi, mengungkapkan kebingungannya terkait penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar 90 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Partial 1 tahun 2024. Menurut data yang diperoleh dari hasil review Inspektorat, ditemukan bahwa seluruh daftar kegiatan utang tahun 2023 sebesar 86 miliar telah diserahkan ke bagian keuangan untuk dianggarkan pada APBD Partial 1 tahun 2024 menggunakan Silpa 2023 tersebut.
Namun, hingga saat ini masih banyak kontraktor yang belum menerima pembayaran dari pihak keuangan, sehingga LP KPK Bone mempertanyakan kemana sebenarnya Silpa 2023 sebesar 90 miliar tersebut dialokasikan. “Karena jika Silpa sebesar 90 miliar itu dialokasikan untuk pembayaran utang kontraktor, seharusnya seluruh utang kontraktor telah terbayarkan pada APBD Partial 1 ini. Namun, masih terdapat informasi bahwa pembayaran akan dialokasikan pada APBD Partial 2 tahun 2024,” ungkap Eko Wahyudi.
LP KPK Bone berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera membedah APBD Partial 1 tahun 2024 guna memberikan kepastian terkait sisa utang kontraktor yang belum dibayarkan. “Sudah banyak teman-teman kontraktor yang bertanya kapan mereka akan dibayar? Kami sangat khawatir, jangan sampai Silpa 2023 tersebut digunakan untuk kegiatan baru yang dimasukkan ke dalam APBD Partial 1 tahun 2024 sehingga kami tidak dapat dibayarkan tahun ini,” tambah Eko Wahyudi.
Dengan demikian, LP KPK Bone berharap transparansi dan kejelasan dari pihak terkait dalam pengelolaan Silpa 2023 agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para kontraktor yang menunggu pembayaran. (*)
