MALANG- Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur, VII bakal diselenggarakan pada tahun depan. Event olahraga tersebut rencananya dihelat di empat daerah yakni Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo.
Menghadap event tersebut, KONI Kabupaten Malang dihadapkan pada persoalan anggaran yang serius. Bahkan jika tidak ada solusi, KONI Kabupaten Malang terancam tidak bisa mengikuti Porprov Jatim tersebut.
Ketua KONI Kabupaten Malang, Rosydin, berharap bisa mendapatkan dana Hibah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang melekat di Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) setempat.
“Kami berharap di tahun 2022 mendatang anggaran untuk KONI bisa menjadi Hibah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang melekat di Dispora Kabupaten Malang,” harap, Rosydin, belum lama ini.
Rosydin menegaskan, jika tidak ada dukungan finansial untuk para atlet dan pelatih, maka KONI Kabupaten Malang bakal tidak mengirimkan kontingen.
“Jika KONI diberi anggaran kurang 10 miliar, saya tidak menjamin bisa memenuhi target tiga besar di Porprov VII tahun 2022 mendatang,” jelasnya.
Menurut Rosydin, tahun ini, pihaknya hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, dan ditambah sebesar Rp300 Juta dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021.
Karena itu ia berharap bisa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup mengingat Kabupaten Malang ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov VIII tahun 2024.
“Kami sudah memohon kepada Anggota DPRD, Bupati Malang dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang untuk menambah anggaran KONI Kabupaten Malang. Semoga diperhatikan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Kabupaten Malang, Hartono mengatakan, membutuhkan anggaran cukup besar untuk
54 cabang olahraga (Cabor). Selain itu lanjutnya, dengan dana yang besar bisa memenuhi target perolehan medali yakni 50 medali emas, 50 perak, serta 50 perunggu.
“Untuk bisa memenuhi target itu, kita (KONI Kabupaten Malang) membutuhkan anggaran sebesar Rp13,8 miliar, tapi jika memang diberi hanya Rp10 miliar,” jelasnya.
Hartono membandingkan, KONI Kota Malang, hanya ada 43 cabor, namun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 18 miliar.
“Bukan membanding-bandingkan, kalau KONI Kota Malang kan hanya ada 43 cabor, tapi digelontor anggaran Rp18 miliar. Kami tidak menuntut sama, hanya dipenuhi saja kebutuhan KONI Kabupaten Malang,” pungkasnya.
