BONE–Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, dengan puncak acara berlangsung di Aula Serbaguna Universitas Andi Sudirman, Kecamatan Tanete Riattang Timur, pada Selasa, 20 Februari 2024.
Camat Tanete Riattang Timur, Dr. Andi Muhammad Iqbal Walinono, SE., M.Si, mengungkapkan perhatian utama terhadap rendahnya Indeks Kesehatan di wilayah tersebut. Ia menyampaikan bahwa pola hidup sehat masyarakat masih rendah, dan musim hujan sering kali menyebabkan masalah pencemaran lingkungan yang berpotensi menimbulkan penyakit.
Dari 34 lingkungan di Tanete Riattang Timur, sebagian besar terletak di kelurahan pesisir, yang rentan terhadap pencemaran laut. Masalah ini semakin diperparah dengan kondisi drainase yang menyempit, yang mengarahkan aliran air ke daerah Bajoe, menyebabkan masalah tambahan terkait dengan pembuangan sampah dan air.
Selain masalah kesehatan, Dr. Andi Muhammad Iqbal Walinono juga menyoroti kondisi keuangan daerah. Dia menyebutkan tentang ketentuan UU terkait alokasi keuangan pemerintah pusat dan daerah, di mana pada tahun 2025, hanya 30 persen dari belanja pegawai yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini berpotensi mengurangi kemungkinan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mendapatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), yang menurutnya perlu dipertimbangkan guna memastikan kesejahteraan ASN.
Dr. Andi Muhammad Iqbal Walinono juga mengulas tentang kebijakan DAU E-Marking, yang memerlukan penyesuaian dalam pengusulan anggaran. Dia menegaskan bahwa DAU E-Marking adalah hal yang tetap dan alokasinya tidak akan hilang, sehingga perlu dilakukan pencermatan dalam pengusulan anggaran yang sesuai dengan ketentuan UU.
Terkait dengan alokasi dana kelurahan, Dr. Andi Muhammad Iqbal Walinono menyampaikan harapannya agar dana kelurahan dikembalikan ke jumlah sebelumnya yaitu Rp500 juta, khususnya mengingat kondisi penurunan Rp250 juta akibat pandemi COVID-19. Dia mengungkapkan pentingnya pengelolaan sampah di wilayah tersebut, dengan hanya 4 dari 8 kelurahan yang memiliki bak sampah yang tersedia, yang disebabkan oleh rendahnya operasional kelurahan.
Namun demikian, Dr. Andi Muhammad Iqbal Walinono juga melihat adanya peluang dengan adanya DAU E-Marking, di mana penggunaannya dapat dioptimalkan untuk mendukung pola hidup sehat masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana, serta pembangunan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
Di samping itu, dia juga menyebutkan beberapa kebutuhan infrastruktur di wilayah Bajoe, termasuk penerangan jalan dan pembangunan destinasi wisata, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan indikator wisata di Kabupaten Bone.
Dengan semua ini, Dr. Andi Muhammad Iqbal Walinono berharap agar tim delegasi dapat melakukan sinkronisasi yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Asisten II Pemkab Bone, Drs. H. Alimuddin Massappa, MH, dalam sambutannya menyatakan bahwa Musrenbang merupakan bagian integral dari program tahunan Pemerintah Kabupaten Bone. Ia menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar formalitas, melainkan juga didasari oleh regulasi yang mengaturnya.
Rencana pembangunan daerah pada tahun 2025 akan menitikberatkan beberapa hal strategis sebagai fokus utama Pemerintah Daerah, yang akan dijabarkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Di antara hal-hal tersebut adalah penanganan Inflasi, Stunting, Pengangguran, serta Kemiskinan. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga berkomitmen untuk mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol pada tahun 2024.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai kelurahan di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, Musrenbang kali ini bersifat teknoteratis, dengan harapan adanya titik temu dan kesepakatan yang kokoh. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penyusunan 5 usulan prioritas dari setiap kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan tersebut dapat disingkronisasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaannya.
Dengan semangat kolaboratif dan komitmen yang kuat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yakin dapat merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Komisi IV, Andi Muh Salam, menyoroti pentingnya sebuah program yang dianggap sangat mendesak untuk direalisasikan oleh pemerintah. Dalam fokusnya, infrastruktur jalan poros di wilayah Cellu Tippulue menjadi prioritas utama.
“Saat ini, infrastruktur jalan poros di wilayah Cellu Tippulue membutuhkan perhatian serius dari pemerintah,” ujar Andi Muh Salam
“Kami akan segera menyampaikan hal ini kepada Penjabat (Pj.) Bupati Bone untuk mendapatkan perhatian yang tepat,” tambahnya.
Menanggapi urgensi pembenahan infrastruktur tersebut, Andi Muh Salam menyatakan bahwa pihaknya akan menginisiasi penyusunan proposal khusus melalui Dinas Bina Marga setempat.
“Ini bukan hanya sekadar kebutuhan, tapi juga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat di Cellu Tippulue,” tambahnya.
Infrastruktur jalan poros yang memadai di daerah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Pemerintah daerah pun diharapkan segera merespons dengan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan program ini demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. (*)
