MALANG – Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, berkaitan dengan faktor yang saling keterkaitan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Menurut anggota DPRD Kabupaten Malang, H Kuncoro, SH, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak (38,4 juta jiwa). Sedangkan upaya penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan selama ini masih sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.
“Ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dari penanggulangan Kemiskinan (PK) yang perlu di koreksi secara mendasar,” ucapnya.
Misalnya, kata ia, ada beberapa kesalahan PK sebelumnya, diantaranya, adanya kebijakan pembangunan yang hanya berorentasi pada pertumbuhan ekonomi makro.
“Kebijakan yang terpusat, bersifat karitatif, memposisikan masyarakat sebagai obyek, memandang kemiskinan hanya dari aspek ekonomi saja dan permasalahan kemiskinan dianggap serba sama,” beber ketua komisi B.
Oleh sebab itu, lanjut H Kuncoro, perlu adanya arus utama kebijakan dan program penanggulangan Kemiskinan dengan menjadikan strategi PK jangka panjang.
“Saat ini pemerintah telah menyusun program tersebut sebagai agenda pokok dalam pembangunan nasional jangka panjang,” jelas mantan Kasun Desa Kedok Kecamatan Turen.
Lebih lanjut, ketua komisi B menambahkan, arus utama PK yang dimaksut adalah, upaya untuk meletakkan perspektif yang benar tentang konsistensi antara kebijakan dan program, antara program dan penganggaran.
“Antara penentuan sasaran dan sistem penyampaiannya, juga pembagian peran antar pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat dan swasta). Baik di pusat maupun di daerah dalam penanggulangan Kemiskinan,” pungkas H Kuncoro. (Yahya).
