Pemkab Malang dan KPU Tandatangani Kesepahaman NPHD

Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini rose bersama Bupati Malang, HM. Sanusi (Foto : Yahya)

MALANG, Zonanusanta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menandatangani akta kesepahaman Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Akta kesepahaman NPHD tersebut terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang 2020.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan prosesi penandatanganan antara Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM dengan Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, ST. Masing-masing didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Ir. Didik Budi Muljono, MT dan komisioner KPU, di Ruang Srirajasa, ruang kerja bupati, Selasa pagi (15/10).

‘”Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, maka pada prinsipnya pemerintah daerah harus bisa menyediakan anggaran untuk pilkada 2020. Ada beberapa hal semacam nilai tawar kepada KPU dan Bawaslu, agar segera ditandangani NPHD ini.

“Saya berpesan kepada KPU, agar anggaran ini bisa dipergunakan secara efisien dan efektif. Tidak ada maksud menakut-nakuti. Anggaran ini harus dipertanggungjawabkan secara baik penganggaran dan penggunaannya. Hal ini merupakan prinsip penggunaan anggaran keuangan,” terang Bupati Malang saat memberikan arahan langsung kepada Ketua KPU dan komisioner, di ruang kerjanya.

Pesan tersebut diamini oleh Ketua KPU dan komisioner KPU yang hadir. Ketua KPU setempat, Anis Suhartini, menyebut pihaknya yang pasti, pertama akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas dana yang sudah disepakati.

Tetapi di lain sisi, lanjut Anis, bukan semata-mata anggaran. ”Oke anggaran sudah clear, sudah diselesaikan dan menerima, otomatis maka KPU akan menjalankan komitmen bersama. Kami melangkah pada tahapan berikutnya, karena tahapan terdekat yang harus dijalankan di tanggal 26 Oktober mendatang, harus segera melakukan penetapan atas batas minimal syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan,” jelas alumni Fakultas Teknik UMM itu usai penandatangan NPHD.

Ibu satu anak itu juga menambahkan, KPU akan bersiap menjalankan tahapan berikutnya, terkait dengan pasangan calon perseorangan yang maju. Syarat dukungan harus sudah mulai diterima KPU setempat pada 11 Desember nanti. Dia akui, waktunya memang sudah dekat. Untuk running-nya, adalah segera menyosialisasikan hasil penetapan 26 Oktober, nanti.

”Terkait pasangan siapa saja yang diusung oleh partai-partai politik, memang belum, tetapi sudah ada wacana. Pasangan calon yang akan maju perseorangan, hal ini memang sudah ada. Seperti yang sudah kita ketahui semua karena memang tim mereka sudah beberapa kali berkoordinasi dan berkomunikasi ke KPU,” tutur Anis.

Maka, lanjut ia, KPU setempat ingin memberikan segala sesuatu yang maksimal. Sesuai dengan prinsip tadi, setelah mendapatkan anggaran akan digunakan secara efektif dan efisien. Namun KPU akan berusaha tidak mengurangi subtansinya. Artinya, hak-hak dari peserta pemilihan akan kita tetap diberikan. Difasilitasi dan diakomodasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here