Penjabat Sekda TTU diperiksa Tiga Jam Oleh Direskrimsus Polda NTT

Foto : Lius Salu

Kefamenanu,zonanusantara.com,–Penjabat Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) Fransiskus Tilis diperiksa penyidik direktorat reserse dan kriminal khusus (direskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur.

Fransiskus diperiksa terkait polemik kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) pada sidang pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) TTU Tahun 2020.

Sidang pembahasan RAPBD tahun 2020 itu berakhir ricuh dan nyaris terjadi adu jotos Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes dan Fabianus Alisiono salah satu anggota DPRD TTU.

Amatan awak media, Fransiskus yang didampingi Kabag Hukum setda TTU serta beberapa pejabat daerah, diperiksa selama lebih dari 3 jam di ruang tindak pidana korupsi (Tipikor) Mapolres Timor Tengah Utara, Jumat (08/11/2019)

Kepada awak media usai diperiksa, Fransiskus Tilis mengatakan selain diperiksa terkait tupoksinya sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dirinya juga dicecar dengan pertanyaan terkait mekanisme dokumen anggaran dari pemerintah daerah ke DPRD TTU.

Fransiskus menuturkan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga mempertanyakan terkait perbedaan anggaran di dalam dokumen KUA PPAS yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dengan dokumen hasil sidang banggar di DPRD TTU.

”Saya tidak hafal berapa pertanyaan, hanya sebatas tupoksi TAPD, jabatan saya, kemudian sedikit terkait perbedaan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan hasil banggar,”ungkap Fransiskus yang juga menjabat sebagai kepala BKD Kabupaten TTU itu.

Ia menambahkan, dalam proses pemeriksaan penyidik juga menyinggung terkait persoalan perbedaan anggaran yang tertuang dalam dokumen KUA PPAS milik pemerintah daerah dengan hasil banggar namun penyidik tidak menyebutkan berapa banyak jumlah anggaran yang selisih.

”Selisih anggaran oke, tapi nilainya berapa kita tidak sebut, kita menyinggung soal perbedaan angka antara hasil banggar dengan KUA PPAS, kita tidak sebut angkanya itu karena sudah ada di surat DPRD ke Pemerintah,”ujarnya.

Menyoal perbedaan anggaran sebesar 200 milliar yang menjadi perdebatan antara pemerintah daerah dengan DPRD TTU, Fransiskus mengatakan, pemerintah daerah telah menawarkan solusi kepada DPRD untuk bersama sama melakukan komunikasi dengan kemendagri terkait aturan yang digunakan sebagai acuan.

”Sehingga kalau dari Kemendagri mengatakan pemerintah daerah keliru maka kita ikuti yang itu, tapi kalau Kemendagri juga mengatakan DPRD keliru, ya kita cari jalan supaya polemik tidak terlalu panjang ” terangnya.

Kapolres Timor Tengah Utara, AKBP. Rishian Krishna Budhiaswanto diwaktu yang sama mengatakan, pemeriksaan terhadap penjabat Sekda merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Direskrimsus Polda NTT terkait persoalan yang terjadi di DPRD saat sidang pembahasan RAPBD TTU tahun 2020 beberapa waktu lalu.

Rishian mengatakan, sebelumnya penyidik Direskrimsus Polda NTT juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD TTU, diantaranya anggota DPRD dari Partai Gerindra, Fabianus One Alisiono, Arifintus Talan dari PKS serta Hendrikus Frengky Saunoah dari PDI Perjuangan.

”Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kemarin. Hari ini dari Pemda dan DPRD yang diundang oleh tim Direskrimsus dari Polda untuk dimintai klarifikasi terkait situasi yang viral saat pelaksanaan sidang paripurna di DPRD,”urainya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here